Tersangka Kasus ATR/BPN Klaim Setor Rp70 Miliar untuk Muktamar NU, Sebut KPK Salah Tangkap

KPK akan maksimalkan pemidanaan usai Fahd Arafiq hattrick tersangka

Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq (kiri) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/9/2026). Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) itu mengeklaim telah memberikan dana hingga Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU). (Foto: Tangkapan layar Antara)

GEBRAK.ID — Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan (HGB) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Fahd El Fouz alias Fahd A. Rafiq, mengeklaim telah memberikan dana hingga Rp70 miliar untuk kepentingan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU).

Fahd yang juga dikenal dengan inisial FEF membantah keterlibatannya dalam perkara tersebut. Ia bahkan menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) keliru menetapkannya sebagai tersangka.

“KPK salah tangkap. Saya kasih Rp70 miliar murni untuk NU, untuk Nahdlatul Ulama,” kata Fahd seusai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (17/11/2026) malam.

Pernyataan itu menambah keterangan Fahd sebelumnya mengenai aliran dana yang berkaitan dengan perkara tersebut. Dalam pemeriksaan pada 10 November 2026, ia mengaku diminta menyediakan uang Rp100 miliar oleh AS, mantan Bupati Kebumen yang juga menjadi tersangka dalam kasus yang sama.

Fahd mengatakan permintaan tersebut datang melalui beberapa kali komunikasi sejak 25 Agustus 2026. Ia mengaku sempat menolak, tetapi akhirnya memberikan dana yang disebutnya sebagai pinjaman atau dana talangan untuk pelaksanaan Muktamar NU.

“AS itu mintanya Rp100 miliar. Dari 25 Agustus dia telepon saya, saya tolak. 26 Agustus saya tolak, dan 27 Agustus dia telepon bawa nama petinggi, yang enggak etis saya sebutkan namanya. Akhirnya, saya meminjamkan uang tersebut. Itu benar-benar meminjamkan dalam arti dana talangan Muktamar NU,” ujarnya.

Kasus ini berawal dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di wilayah Jabodetabek pada 14 September 2026. Operasi tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelah OTT, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Mereka berasal dari unsur pejabat Kementerian ATR/BPN, pihak swasta, serta sejumlah pihak lain, termasuk Fahd dan AS.

Dalam perkembangan penyidikan, KPK juga melakukan serangkaian penggeledahan di sejumlah lokasi. Pada 17 September 2026, penyidik menyasar beberapa ruangan pejabat di lingkungan ATR/BPN. Penggeledahan kemudian berlanjut ke kantor dan lokasi terkait Summarecon, termasuk di Jakarta dan Kabupaten Bogor, serta sejumlah kantor pertanahan dan rumah pihak yang berkaitan dengan perkara.

Hingga kini, klaim Fahd mengenai pemberian dana untuk Muktamar NU merupakan pernyataan tersangka yang perlu diuji melalui proses penyidikan dan pembuktian hukum. KPK menjadi pihak yang berwenang mengungkap fakta mengenai aliran uang dan dugaan tindak pidana dalam perkara tersebut.

(A. Rayyan K/Sumber: KPK RI)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID