Menko Yusril dan Menhan Sjafrie Bahas Percepatan RUU Pertahanan Negara, Target Rampung Awal 2027

yusril sjafrie - kemenko kumham imipas

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusri Ihza Mahendra (kanan) bertemu Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kemenhan, Jakarta, Jumat (20/11/2026). (Foto: Humas Kemenko Kumham Imipas)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah mulai mendorong percepatan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra membahas agenda tersebut bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin di Kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Yusril mengatakan, revisi regulasi yang mengatur sistem pertahanan nasional itu tengah disiapkan Kementerian Pertahanan bersama Komisi I DPR RI. Pemerintah berharap rancangan undang-undang (RUU) tersebut dapat diajukan untuk dibahas pada awal 2027.

Menurut Yusril, Sjafrie meminta dukungannya untuk mempercepat proses penyusunan hingga pembahasan rancangan regulasi tersebut. Ia memiliki keterkaitan historis dengan undang-undang itu karena saat pembentukannya pada 2002, Yusril menjabat sebagai Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati Soekarnoputri.

“Pak Menhan berharap saya dapat membantu mempercepat penyiapan dan pembahasan RUU tersebut, mengingat UU Nomor 3 Tahun 2002 itu diajukan ketika saya menjadi Menteri Kehakiman dan HAM pada era Presiden Megawati,” ujar Yusril.

Yusril menilai, perubahan undang-undang tersebut mendesak karena situasi pertahanan dan keamanan telah berkembang pesat selama hampir 25 tahun. Perubahan geopolitik global, kemajuan teknologi militer, perang siber, hingga perkembangan kecerdasan buatan (AI) menjadi sejumlah faktor yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan aturan baru.

“Dengan terjadinya perubahan geopolitik, perkembangan teknologi militer, cyber war dan AI, UU Pertahanan juga perlu diubah,” jelasnya.

Yusril menambahkan, penyesuaian juga diperlukan agar UU Pertahanan Negara selaras dengan perkembangan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang-Undang tentang TNI yang lahir pada tahun yang sama telah mengalami perubahan sehingga regulasi pertahanan nasional perlu mengikuti kebutuhan terkini.

Dalam proses pembahasan di DPR, Menteri Hukum dan Menteri Pertahanan nantinya akan terlibat sesuai tugas serta kewenangan masing-masing.

Pertemuan Yusril dan Sjafrie juga menjadi ajang silaturahmi dua tokoh yang telah saling mengenal sejak 1990-an. Keduanya pernah terlibat dalam penanganan situasi menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Soeharto, termasuk kerusuhan Mei 1998.

Yusril menegaskan, pertemuan tersebut tidak membahas isu politik maupun hukum di luar agenda tugas mereka. Ia juga membantah adanya pembicaraan mengenai calon wakil presiden, penyadapan, ataupun makar.

Menurut Yusril, Sjafrie memahami bahwa persoalan penyadapan dan tindak pidana makar berkaitan dengan kewenangan kepolisian dalam penegakan hukum. Sementara itu, keterlibatan Kemenko Kumham Imipas berkaitan dengan penerapan dan penafsiran ketentuan hukum, termasuk KUHP dan UU ITE.

(A. Rayyan K/Sumber: Humas Kemenko Kumham Imipas)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID