MPR Siapkan Verifikasi 22 Syarat Calon Wapres, Prabowo Harus Serahkan Dua Nama
Ketua MPR RI Ahmad Muzani (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menyiapkan pemeriksaan terhadap 22 persyaratan yang harus dipenuhi calon wakil presiden (wapres) pengganti untuk mengisi jabatan yang kini kosong. Presiden Prabowo Subianto nantinya harus menyerahkan dua nama kandidat beserta dokumen pendukung kepada MPR sebelum proses pemilihan berlangsung.
Ketua MPR RI Ahmad Muzani mengatakan, lembaganya telah membentuk tim verifikasi untuk memeriksa kelengkapan persyaratan kedua calon. Pemeriksaan ini diperlukan agar setiap kandidat memenuhi ketentuan administrasi sebelum mengikuti proses pemilihan dan penetapan dalam sidang paripurna.
“Presiden pada saat menyerahkan dua nama tersebut disertai dengan syarat-syarat kelengkapan yang diperlukan. Jumlah syaratnya kalau enggak salah ada 22 syarat yang harus dipenuhi,” kata Muzani dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Meski menyebut jumlah persyaratan mencapai 22 poin, Muzani belum memerinci seluruh dokumen yang harus disiapkan kandidat. Penjelasan lebih lengkap akan disampaikan oleh tim verifikasi yang bertugas memeriksa berkas pencalonan.
Tim tersebut dikoordinasikan Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dan diketuai Ketua Fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman. Salah satu dokumen yang menjadi perhatian dalam pemeriksaan ialah ijazah calon.
Baca Juga
“Tim verifikasi itu nanti akan menjelaskan akan detail termasuk ijazah dan seterusnya,” ujar Muzani.
Selain membentuk tim verifikasi, Rapat Gabungan MPR RI juga menyepakati pembentukan panitia ad hoc untuk mempersiapkan proses pemilihan dan penetapan wakil presiden. Panitia ini akan dipimpin Wakil Ketua MPR RI Bambang Wuryanto dengan melibatkan 26 anggota.
Muzani menjelaskan, panitia ad hoc tersebut bertugas menyiapkan pelaksanaan sidang, termasuk mekanisme teknis pemilihan. Dengan demikian, tahapan pengisian jabatan wakil presiden dapat berjalan sesuai prosedur yang telah disepakati MPR.
Rapat Gabungan MPR juga menetapkan perubahan jadwal sidang paripurna. Semula, pemilihan dan penetapan wakil presiden direncanakan berlangsung pada 2 Desember 2026. Namun, setelah menerima surat dari Presiden Prabowo, MPR menyepakati pelaksanaannya diundur menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
“Rapat menyetujui agar tanggal 9 Desember 2026, hari Rabu, adalah hari yang sudah kita sepakati untuk menjadi hari pelaksanaan sidang paripurna dalam rangka mengisi kekosongan jabatan wakil presiden,” kata Muzani.
Perubahan jadwal tersebut juga memengaruhi batas waktu penyerahan dua nama kandidat. Presiden Prabowo harus menyampaikan usulan calon wakil presiden kepada MPR paling lambat 25 November 2026, atau 14 hari sebelum sidang paripurna digelar.
MPR selanjutnya akan memeriksa kelengkapan dokumen kedua kandidat sebelum membawa proses pemilihan ke sidang paripurna. Tahapan ini menjadi bagian dari persiapan lembaga tersebut untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
(A. Rayyan K/Sumber: MPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID