Hidayat Nur Wahid Mundur dari Kursi Wakil Ketua MPR RI

GEBRAK.ID, JAKARTA — Hidayat Nur Wahid resmi mengundurkan diri dari jabatan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI. Surat pengunduran diri politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut telah diterima dalam rapat pimpinan MPR pada Selasa (10/11/2026).

Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan keputusan itu setelah rapat pimpinan. Ia memastikan lembaga tersebut telah menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid atau yang akrab disapa HNW.

“Rapat Pimpinan MPR RI hari ini secara resmi menerima surat pengunduran diri Hidayat Nur Wahid dari jabatan Wakil Ketua MPR RI,” ujar Ahmad Muzani dalam keterangannya.

Muzani menjelaskan, pengunduran diri tersebut akan ditindaklanjuti melalui mekanisme kelembagaan. Proses berikutnya juga harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pimpinan MPR, lanjut Muzani, menghargai pengabdian HNW selama menjalankan tugas sebagai salah satu pimpinan lembaga negara tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi atas kontribusi yang telah diberikan.

“Secara khusus kami menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan pengabdian Pak Hidayat. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk terus mengabdi dan memberikan yang terbaik untuk rakyat, bangsa, dan negara Indonesia,” kata Muzani.

Hidayat Nur Wahid merupakan politikus senior PKS yang telah beberapa kali menduduki jabatan penting di parlemen. Sebelum menjadi Wakil Ketua MPR, ia pernah menjabat Ketua MPR RI periode 2004–2009.

Profil resmi MPR mencatat HNW kembali menjadi Wakil Ketua MPR pada periode 2014–2019 dan 2019–2024. Ia kemudian tercatat sebagai salah satu pimpinan MPR untuk periode 2024–2029.

Di lingkungan partai, HNW juga dikenal sebagai Wakil Ketua Majelis Syura PKS. Pengunduran dirinya dari kursi Wakil Ketua MPR menjadi perkembangan baru dalam susunan pimpinan lembaga tersebut.

Hingga pengumuman Ahmad Muzani, belum ada penjelasan terbuka mengenai alasan HNW memilih mundur. Sementara itu, MPR akan memproses kelanjutan pengisian jabatan tersebut sesuai aturan yang berlaku.

(A. Rayyan K/Sumber: MPR RI)