MA Resmi Batalkan Suket Pendidikan Gibran, Kemendikdasmen Diperintahkan Cabut Dokumen Terbitan 2019

GEBRAK.ID, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) resmi membatalkan Surat Keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan milik Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026, MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencabut dokumen yang diterbitkan pada 6 Agustus 2019 tersebut.

Salinan putusan itu dipublikasikan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dan dapat diakses pada Selasa (10/11/2026). Dalam amar putusannya, majelis hakim mengabulkan gugatan yang diajukan H.M. Subhan terhadap Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dokumen yang menjadi objek sengketa bernomor 9149/D.D1/KS/2019. MA menyatakan surat keterangan tersebut batal dan mewajibkan pihak tergugat mencabutnya.

Putusan kasasi itu diketok pada Jumat, 30 Oktober 2026. Majelis hakim dipimpin Ketua Muda Tata Usaha Negara MA Yulius, dengan anggota Maftuh Effendi dan Hari Sugiharto.

Dalam pertimbangannya, MA turut merujuk Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Menurut majelis, putusan MK tersebut menghadirkan fakta hukum baru yang berpengaruh terhadap keberadaan dokumen yang menjadi objek sengketa.

Perkembangan ini mendapat penjelasan dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra. Ia menyebut putusan MA tersebut bersifat final dan tidak tersedia upaya peninjauan kembali (PK).

“Putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Yusril juga menjelaskan bahwa pembatalan tersebut berlaku surut atau ex tunc, yakni sejak dokumen diterbitkan pada Agustus 2019.

“Artinya, batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada Agustus 2019, kalau saya tidak salah,” ujar Yusril.

Menurut Yusril, Kemendikdasmen diperkirakan segera melaksanakan putusan setelah menerima salinan resmi dari MA. Ia juga menjelaskan bahwa Gibran bukan pihak tergugat intervensi dalam perkara kasasi tersebut.

Dengan demikian, tindak lanjut putusan berada pada Kemendikdasmen sebagai pihak yang diperintahkan mencabut surat keterangan. Yusril menyatakan langkah selanjutnya terkait persoalan tersebut diserahkan kepada Gibran.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)