Revisi UU Pemilu, DPR RI Siapkan Evaluasi Menyeluruh untuk Rumuskan Sistem Kepemiluan Terbaik

GEBRAK.ID — Revisi Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengevaluasi sistem kepemiluan yang telah berjalan selama hampir tiga dekade era reformasi. DPR RI ingin merumuskan sistem pemilu yang lebih baik dengan mempertimbangkan berbagai persoalan dan pengalaman dari penyelenggaraan pemilu sebelumnya.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan, Indonesia telah memasuki tahun ke-28 era reformasi dan akan menuju tahun ke-29. Dalam periode tersebut, Indonesia sudah enam kali menyelenggarakan pemilu.

Menurut Doli, rentang waktu sekitar 20 hingga 25 tahun biasanya menjadi periode untuk melakukan perubahan mendasar menuju tata kelola negara yang lebih baik. Karena itu, Indonesia dinilai sudah memiliki cukup pengalaman untuk mengevaluasi sistem pemilu yang selama ini diterapkan.

“Kita ini kan sekarang sudah memasuki tahun ke-28, (menuju red.) ke-29 era reformasi. Kita telah melaksanakan enam kali pemilu,” kata Doli di Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/11/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan Doli saat menghadiri seminar nasional dalam rangkaian Pekan Progresif 2026 yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Doli menilai, revisi UU Pemilu harus menjadi kesempatan untuk membangun sistem yang lebih sempurna dibandingkan penyelenggaraan sebelumnya.

“Jadi, memang seharusnya kita sudah punya, sudah bisa mengevaluasi, dan memiliki sistem baru yang lebih sempurna dibandingkan yang kemarin-kemarin. Nah, ini adalah momentumnya,” ujarnya.

Doli menjelaskan, salah satu dasar penting revisi UU Pemilu adalah banyaknya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan perubahan ketentuan dalam undang-undang tersebut. Hingga kini, terdapat sekitar 20 putusan MK yang perlu menjadi bahan pertimbangan.

Karena itu, evaluasi tidak boleh hanya menyentuh satu atau dua ketentuan, tetapi harus mencakup seluruh tahapan dan proses pemilu, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024.

Dinamika politik yang berkembang juga menjadi perhatian DPR. Doli mencontohkan persoalan terkait PKPU Nomor 19 Tahun 2023, khususnya Pasal 18 ayat (3), serta Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Menurutnya, DPR perlu menggali berbagai pengalaman dari penyelenggara pemilu, termasuk KPU dan Bawaslu, serta pihak lain yang terlibat dalam proses demokrasi.

Dalam pembahasan revisi UU Pemilu, Doli menyebut sedikitnya ada sembilan isu penting. Isu pertama menyangkut sistem pemilu, terutama penerapan sistem proporsional dengan daftar terbuka yang selama ini digunakan.

Selanjutnya, DPR akan mengevaluasi ambang batas parlemen dan pencalonan presiden, besaran alokasi kursi setiap daerah pemilihan atau district magnitude, serta metode penghitungan suara menjadi kursi.

Isu lainnya mencakup keserentakan pemilu, upaya mewujudkan pemilu yang bersih dan berintegritas, pemanfaatan teknologi digital dalam tahapan pemilu, serta penguatan lembaga penyelenggara pemilu.

Doli menegaskan, praktik yang merusak demokrasi seperti pembelian suara, politik uang, dan transaksi politik juga harus menjadi perhatian serius.

Melalui evaluasi menyeluruh tersebut, revisi UU Pemilu diharapkan mampu menghasilkan sistem kepemiluan yang lebih berkualitas, sekaligus memperkuat demokrasi dan kepercayaan publik terhadap proses pemilihan umum.

(A. Rayyan K/Sumber: Antara)