Kembangkan Wakaf Produktif, PP Muhammadiyah Gandeng Tiga Bank Syariah

JAKARTA
— Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah
menggandeng PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS), Bank Mega Syariah, dan
Bank Permata Syariah, melakukan penandatangan kerja sama wakaf uang. Hal
ini dilakukan dengan tujuan penguatan literasi, sosialisasi, edukasi,
dan penghimpunan wakaf uang untuk memperkuat ekosistem keuangan syariah.

Kerja sama dilakukan dengan skema penyaluran imbal hasil
program Deposito iB Berkah Bank KB Bukopin Syariah. Kerja sama tersebut
ditandatangani oleh Direktur Bisnis KBBS Agus Suhendro dengan Ketua
Majelis Pendayagunaan Wakaf PP Muhammadiyah Amirsyah Tambunan di
Auditorium KH. Ahmad Dahlan, Menteng, Jakarta, Kamis (15/6/2023).

“Deposito
dengan imbal hasil langsung diwakafkan diluncurkan perdana di Indonesia
potensi wakaf secara ideal minimal Rp 180 triliun, namun potensinya
belum secara aktual. Karena itu yang terhimpun di Indonesia masih jauh
di bawah itu. Apa sebabnya? Karena kurangnya tiga hal yaitu literasi,
edukasi, dan sosialisasi. Maka dibutuhkan penguatan tiga hal ini dengan
menggandeng lembaga-lembaga keuangan syariah, seperti kerja sama ini,”
kata Amirsyah Tambunan, Kamis (15/6/2023).

Dengan menggandeng
sejumlah lembaga-lembaga keuangan syariah, kata Amirsyah, hal itu
bertujuan untuk menghimpun dana-dana wakaf untuk tujuan pendayagunaan.
Sebab pendayagunaan wakaf harus dilakukan secara profesional karena itu
adalah amanah dari wakif (orang yang berwakaf) kepada nazir (orang yang
diamanahkan mengelola wakaf).

“Kami dari Majelis Pendayagunaan
Wakaf Muhammadiyah menyambut baik kerja sama. Ini langkah awal, nanti
kita kembangkan lagi dengan lembaga-lembaga keuangan lain,” kata
Amirsyah Tambunan menjelaskan.

Majelis Pendayagunaan Wakaf (MPW) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menggandeng PT Bank KB Bukopin Syariah (KBBS), Bank Mega Syariah, dan Bank Permata Syariah, melakukan penandatangan kerja sama wakaf uang. (foto: mpw pp muhammadiyah)

Dalam
Undang Undang Wakaf dan dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI),
lanjut Amirsyah Tambunan, diperbolehkan berwakaf uang atau wakaf melalui
uang. Wakaf uang adalah menghimpun uang di lembaga keuangan syariah
yang pokoknya tidak boleh hilang.  Dalam konteks wakaf produktif, lanjut
dia, ada berbagai jenis produk wakaf yang bisa dipilih, semisal cash
wakaf linked sukuk (CWLS) dan cash wakaf linked deposit (CWLD) dengan
imbal hasil sesuai sistem keuangan syariah.

Amirsyah Tambunan
menjabarkan bahwa dalam mengembangkan wakaf terdapat banyak skema, salah
satunya adalah memperkuat ekosistem keuangan syariah bersumber dari
dana wakaf atau zakat, “Jangan sampai itu berhenti pada konsumtif namun
juga harus ke arah yang produktif.”
 
Saat ini MPW PP Muhammadiyah
terus mengupdate aset Muhammadiyah termasuk data tanah wakaf 40 persen
sejumlah 21.000 hektare, sebagian besar dipergunakan untuk lembaga
pendidikan, kesehatan, dakwah, dan kegiatan sosial lainnya. “Ke depan
tanah wakaf yang masih telantar harus diproduktifkan dalam bebtuk
pertanian, penanaman pohon, dan produktif lainnya,” kata Amirsyah
Tambunan menjelaskan.

Bendahara Umum PP Muhammadiyah Prof Hilman
Latief PhD turut hadir menyaksikan penandatangan kerja sama. Hilman
Latief terus mendorong agar Majelis Pendayagunaan wakaf melakukan kajian
untuk membuat konsep wakaf yang produktif di perkotaan dan di pedesaan.

(dpy)