SNT hingga Pendidikan Fleksibel, Jurus Kemendikdasmen Buka Akses Sekolah Bermutu

TKA-SD-Sekolah-Internasional

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperluas akses pendidikan bermutu melalui sejumlah kebijakan, mulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pendidikan fleksibel, hingga revitalisasi sekolah terdampak bencana. (Foto ilustrasi: Humas Kemendikdasmen)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperluas akses pendidikan bermutu melalui sejumlah kebijakan, mulai dari Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT), pendidikan fleksibel, hingga revitalisasi sekolah terdampak bencana.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan, SNT menjadi salah satu program prioritas Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk memberikan layanan pendidikan unggul bagi anak-anak dengan kemampuan dan bakat istimewa. Keunggulan tersebut tidak hanya mencakup akademik, tetapi juga olahraga, seni, dan bidang lainnya.

Pada tahun pertama, pemerintah membuka 17 SNT di sejumlah provinsi dan kabupaten. Untuk sementara, kegiatan belajar mengajar berlangsung di sekolah transit karena pembangunan gedung permanen masih berjalan. Pemerintah menyiapkan lahan seluas 10 hingga 20 hektare untuk masing-masing sekolah dan menargetkan pembangunan dimulai akhir tahun ini.

“Penyelenggaraan dan proses belajar mengajar sudah mulai berlangsung. Hari Senin kemarin saya membuka MPLS di SNT 7 di Parung, Bogor, yang diikuti oleh seluruh SNT di Indonesia,” ujar Abdul Mu’ti dalam siaran pers Kemendikdasmen, Minggu (30/8/2026).

Menurut Abdul Mu’ti, SNT diharapkan mengisi kebutuhan pendidikan yang belum sepenuhnya tersedia di sekolah standar sekaligus menjadi pusat rujukan peningkatan mutu pendidikan di daerah.

“Nanti ke depan sekolah ini akan menjadi rujukan bagi sekolah-sekolah lain menyangkut mutu, sistem pembelajaran, dan lain-lain,” katanya.

Kemendikdasmen juga menyiapkan pendidikan yang lebih fleksibel untuk mencegah anak putus sekolah. Pemerintah mengembangkan broad-based education yang mencakup jalur formal dan nonformal, seperti Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Paket A, B, dan C, Sekolah Satu Atap, Sekolah Terbuka, serta Community Learning Center.

Di sisi lain, revitalisasi sekolah pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat hampir rampung. “Sudah selesai hampir 100 persen. Kita sudah mulai pembangunan sejak Februari lalu, dan itu totalnya hampir 5.000,” ungkap Abdul Mu’ti.

Pemerintah telah menggunakan atau menyiapkan dana lebih dari Rp2 triliun. Untuk sekolah yang harus direlokasi, pemerintah juga menyediakan sekolah darurat sembari menyiapkan lahan yang lebih aman.

Seluruh kebijakan tersebut, kata Abdul Mu’ti, menjadi bagian dari upaya membangun fondasi pendidikan nasional.

“Pendidikan dasar ini adalah fondasi untuk pendidikan yang selanjutnya. Karena itu kami berusaha untuk tahun pertama ini meletakkan dasar-dasar yang kuat dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu untuk semua,” jelas Abdul Mu’ti.

Kemendikdasmen menopang fondasi tersebut melalui empat infrastruktur utama, yakni fisik dan digital, pedagogis, budaya dan karakter, serta hukum dan regulasi.

Programnya mencakup revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, peningkatan kompetensi guru, pembelajaran mendalam, 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Program Pagi Ceria, Pramuka, Budaya ASRI, pembatasan gawai, TKA, hingga penyederhanaan pengelolaan dana BOS.

Editor: Endro Yuwanto

(Sumber: Kemendikdasmen)