BMKG Ungkap El Nino Sangat Kuat Bertahan hingga Awal 2027, Musim Hujan Diprediksi Mundur

Sebanyak 529 zona musim atau 61,08 persen wilayah Indonesia diperkirakan mengalami keterlambatan awal musim hujan 2026/2027. (Foto: Kepala BMKG/ BMKG)

GEBRAK.ID,JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat masih akan berlangsung hingga awal 2027. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang memengaruhi datangnya musim hujan di Indonesia. Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan anomali suhu muka laut di wilayah Nino 3.4, Samudra Pasifik, pada akhir Agustus 2026 mencapai +2,83. Sementara itu, indeks ENSO pada periode Juli-Agustus-September (JAS) tercatat +2,63, yang menunjukkan kondisi El Nino sangat kuat.

“Fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat dan Indian Ocean Dipole (IOD) di samudra sekitar Indonesia berdampak pada berkurangnya curah hujan,” demikian keterangan BMKG dalam siaran pers, Selasa (22/9/2026). Faisal menjelaskan kondisi El Nino tersebut berlangsung bersamaan dengan perkembangan IOD menuju fase positif.

Pada Agustus 2026, indeks IOD tercatat +0,376 dan diprakirakan masih berpeluang berada pada fase positif hingga akhir tahun. Kombinasi kedua fenomena tersebut membuat periode kering di sejumlah wilayah Indonesia menjadi lebih panjang. Dampaknya, awal musim hujan 2026/2027 diprediksi mengalami kemunduran dan durasinya cenderung lebih pendek.

Musim Hujan Banyak Wilayah Baru Dimulai November

BMKG memprakirakan awal musim hujan 2026/2027 tidak terjadi secara serentak di seluruh Indonesia. Sebanyak 185 zona musim (ZOM) atau 24,66 persen wilayah diprediksi memasuki musim hujan pada November 2026. Sementara 266 ZOM atau 17,31 persen wilayah diperkirakan baru memasuki musim hujan pada Desember 2026. Secara keseluruhan, 529 ZOM atau 61,08 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami awal musim hujan yang lebih lambat dibandingkan rata-rata klimatologisnya.

Hanya 11 ZOM atau 1,12 persen luas daratan yang diperkirakan mengalami musim hujan lebih cepat, sedangkan 26 ZOM atau 2,15 persen diprediksi berlangsung sesuai normal. Awal musim hujan Indonesia diperkirakan mundur dibandingkan prakiraan sebelumnya yang memperkirakan hujan mulai datang pada Oktober.

Sebagian besar wilayah diperkirakan mulai mengalami musim hujan pada awal November 2026. Wilayah yang berpotensi mulai memasuki musim hujan pada November mencakup sebagian Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, Papua Barat bagian utara, serta Papua Selatan. Sementara pada Desember, musim hujan diperkirakan meluas ke sebagian Lampung, sebagian besar Jawa, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku Utara, Maluku dan Papua Selatan bagian selatan.

Puncak Musim Hujan Diprediksi Desember 2026 hingga Februari 2027

Meski awal musim hujan diperkirakan terlambat, BMKG memprediksi puncak musim hujan di sejumlah wilayah tetap berlangsung antara akhir 2026 hingga awal 2027. Sebanyak 155 ZOM atau 36,94 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Desember 2026. Kemudian, 162 ZOM atau 25,68 persen diperkirakan mencapai puncak hujan pada Januari 2027. Adapun 190 ZOM atau 16,79 persen diprediksi mengalami puncak musim hujan pada Februari 2027.

BMKG juga memperkirakan sifat hujan pada sebagian besar wilayah masih berada dalam kategori normal. Sebanyak 510 ZOM atau 69,76 persen luas daratan diprediksi mengalami sifat hujan normal. Namun, 147 ZOM atau 18,55 persen luas daratan diperkirakan mengalami kondisi lebih basah dari normal, sedangkan 42 ZOM atau 11,69 persen diprediksi lebih kering dari normal.

Durasi Musim Hujan Lebih Pendek

Dampak El Nino tidak hanya berpengaruh terhadap waktu datangnya hujan. BMKG juga memperkirakan durasi musim hujan di banyak wilayah lebih pendek dibandingkan kondisi normal. Sebanyak 482 ZOM yang mencakup 51,90 persen luas daratan Indonesia diprediksi mengalami musim hujan lebih pendek dari normal. Sebaliknya, 60 ZOM atau 8,58 persen diperkirakan memiliki durasi lebih panjang, sementara 40 ZOM atau 5,06 persen berada dalam kondisi normal.

Kondisi kering juga masih berlangsung di sejumlah wilayah. BMKG mencatat 556 ZOM atau 61,91 persen luas daratan Indonesia masih mengalami musim kemarau. Di sejumlah daerah, hari tanpa hujan bahkan telah berlangsung lebih dari 60 hari. BMKG mencatat kondisi tersebut terjadi di 25 provinsi, dengan periode hari tanpa hujan terpanjang mencapai 131 hari di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sektor Pertanian Diminta Menyesuaikan Jadwal Tanam

Keterlambatan musim hujan berpotensi berdampak terhadap sektor pertanian. BMKG merekomendasikan penyesuaian jadwal tanam dan penggunaan varietas tanaman dengan siklus lebih pendek untuk mengantisipasi keterbatasan air. Reuters melaporkan sejumlah komoditas pertanian telah terdampak kondisi kering. Produksi kakao pada periode panen Agustus-September dilaporkan turun hingga 15 persen dibandingkan Juni, menurut kelompok petani kakao yang dikutip Reuters.

Produksi tebu juga telah terdampak kekeringan dan kebakaran. Sementara itu, kelompok petani padi memperkirakan produksi beras tahun depan dapat terpengaruh karena sebagian lahan sawah tidak memiliki fasilitas irigasi. BMKG meminta pemerintah dan pemangku kepentingan mengantisipasi keterbatasan air dengan meningkatkan kapasitas tampungan air, mengelola waduk secara proporsional, serta mengidentifikasi sumber air tanah dan lokasi sumur bor. Masyarakat juga diminta tetap menghemat penggunaan air selama periode kering.

Waspada Kekeringan dan Karhutla, Banjir Juga Perlu Diantisipasi

BMKG mengingatkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih perlu diwaspadai, terutama pada September-Oktober 2026. Di sisi lain, masyarakat juga diminta mempersiapkan diri menghadapi bencana hidrometeorologi ketika musim hujan mulai datang, termasuk banjir dan longsor. Dengan musim hujan yang diprediksi mundur dan berlangsung lebih singkat, BMKG meminta pemerintah daerah serta masyarakat menggunakan informasi prakiraan musim sebagai dasar penyusunan langkah antisipasi.

BMKG juga mengimbau masyarakat memperoleh informasi cuaca dan iklim dari kanal resmi untuk menghindari informasi yang tidak terverifikasi.

(Dinar K/ BMKG)