Menkop Pastikan Kopdes Merah Putih Mulai Operasi Oktober, 23.000 Bangunan Rampung
Sebanyak 17.000 KDKMP Masih dalam Tahap Verifikasi dan Validasi Sebelum Diserahterimakan ke Desa. (Foto:Menkop Ferry Juliantono/ ist)
GEBRAK.ID,JAKARTA – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan memasuki tahap soft launching operasional pada Oktober 2026. Kepastian ini menyusul telah ditandatanganinya Peraturan Presiden mengenai tata kelola operasional koperasi tersebut oleh Presiden Prabowo Subianto. “Dan mungkin bulan Oktober ini juga sudah mulai soft launching untuk operasionalnya,” ujar Ferry di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (21/9/2026).
Ferry mengungkapkan bahwa saat ini sekitar 23.000 bangunan KDKMP telah selesai dibangun 100 persen. Namun, dari jumlah tersebut, sebanyak 17.000 KDKMP masih dalam proses verifikasi dan validasi (verval) sebelum dapat dioperasionalkan. “Sudah 23.000 bangunan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang sudah 100 persen selesai dibangun. Dan sudah ada 17.000 yang sekarang sedang dalam proses verifikasi validasinya,” kata Ferry dalam sambutan Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II.
Kendati demikian, Ferry tidak membeberkan secara rinci jumlah KDKMP yang akan mengikuti soft launching pada bulan depan. Ia hanya menyebut bahwa operasional KDKMP dapat dimulai setelah Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Operasional KDKMP ditandatangani Presiden.
Manajer Siap Disebar ke Seluruh Titik KDKMP
Selain aspek regulasi, persiapan operasional KDKMP juga mencakup penempatan manajer. Ferry menyatakan bahwa para manajer yang telah direkrut dan menjalani pelatihan telah mendapatkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan, termasuk penetapan gaji dan tunjangan. “Manajer-manajer yang kemarin direkrut, dilatih, juga sudah dibuatkan SK-nya dan kemudian sudah ditetapkan besaran gaji dan tunjangannya. Dan kemudian nanti didistribusikan di seluruh Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang bangunan fisik gudang gerai dan alat kelengkapannya sudah selesai dibangun,” beber Ferry.
Para manajer tersebut akan ditempatkan pada KDKMP yang telah menyelesaikan pembangunan fisik berupa gudang, gerai, serta kelengkapan pendukung lainnya.
Berdasarkan data PT Agrinas Pangan Nusantara yang disampaikan kepada Kementerian Koperasi, sebanyak 17.288 KDKMP telah memiliki fasilitas fisik yang lengkap.
Tiga Fungsi Utama KDKMP
Ferry menjelaskan bahwa kehadiran KDKMP diproyeksikan untuk beberapa tujuan strategis. Pertama, menyalurkan barang subsidi seperti minyak goreng, pupuk, beras, SPHP, dan LPG 3 kilogram. Kedua, KDKMP berfungsi sebagai offtaker atau penyerap hasil produk masyarakat setempat, mulai dari hasil peternakan, perikanan, hingga hasil pertanian. Ketiga, KDKMP akan menyalurkan program-program dari pemerintah pusat seperti BLT, Bansos, bantuan pangan non-tunai, dan bantuan PKH. “Jadi memang ini agak merubah mata rantai distribusinya, tetapi ini diputuskan oleh Bapak Presiden semata-mata adalah supaya masyarakat menerima hak dari barang-barang bersubsidi itu bisa mendapatkan harga dan juga jumlah barang yang sesuai dengan jumlah masyarakat atau penduduk di desa atau kelurahan tersebut,” bebernya.
Proses Verifikasi dan Serah Terima
Sebelum KDKMP dapat beroperasi penuh, koperasi-koperasi tersebut harus melewati sejumlah tahapan administratif. Proses tersebut mencakup verifikasi dan validasi (verval), reviu oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hingga serah terima kepada pemerintah desa. Hasil verval tersebut selanjutnya akan menjadi dasar pembayaran oleh pemerintah kepada bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan proses serah terima bangunan kepada desa.
Kepemilikan KDKMP berada pada desa
Kementerian Keuangan sendiri menyatakan telah menyiapkan dana untuk membayar angsuran pertama pembiayaan KDKMP dari PT Agrinas Pangan Nusantara kepada Himbara. Namun, pembayaran masih menantikan tagihan dari Himbara. Dengan berbagai persiapan yang telah dilakukan, pemerintah optimistis KDKMP dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa, sekaligus memperkuat perekonomian nasional dari tingkat akar rumput.
(Dinar K/ berbagai sumber)
