Komisi VIII DPR dan Kemenag RI Dorong Madrasah Jadi Ruang Pendidikan yang Inklusif

GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi VIII DPR RI bersama Kementerian Agama (Kemenag) dan Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta mendorong penguatan pendidikan inklusif di lingkungan madrasah. Langkah tersebut dinilai penting agar setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara tanpa diskriminasi.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko mengatakan, tantangan yang dihadapi madrasah semakin kompleks. Selain memperkuat pendidikan inklusif, lembaga pendidikan juga harus beradaptasi dengan perkembangan teknologi, pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), hingga persoalan perundungan.

“Fenomena ini menuntut peningkatan kapasitas para guru dan pemangku kepentingan pendidikan,” ujar Singgih dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (4/10/2026).

Menurut dia, madrasah perlu merespons berbagai tantangan tersebut melalui peningkatan mutu layanan, pemerataan akses pendidikan, penguatan karakter berbasis nilai keagamaan, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik.

Singgih menegaskan pendidikan di lingkungan Kementerian Agama harus tetap sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Madrasah diharapkan mampu membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, serta bertanggung jawab sebagai warga negara.

“Ringkasnya, tujuan pendidikan di lingkungan Kemenag adalah membentuk manusia seutuhnya atau insan kamil yang memiliki keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial,” kata Singgih.

Dalam penerapannya, pendidikan inklusif harus membuat setiap anak merasa diterima dan dihargai. Guru juga perlu memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masing-masing peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas.

Komisi VIII DPR RI, lanjut Singgih, juga tengah memperjuangkan dukungan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik pada 2027, termasuk melalui peningkatan insentif.

“Kami di Komisi VIII sedang memperjuangkan peningkatan anggaran untuk insentif tenaga pendidik. Besarannya masih dalam proses pembahasan, dan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus kesejahteraan para pendidik,” ujar Singgih.

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Klaten Khumaidin menilai pendidikan inklusif membutuhkan perubahan pola pikir dan budaya pelayanan di madrasah. Setiap peserta didik, kata dia, berhak mendapatkan layanan pendidikan yang menyenangkan dan berkualitas tanpa melihat latar belakang maupun kondisinya.

“Memberikan layanan yang menyenangkan bagi semua pihak membutuhkan perubahan mindset dan budaya dalam melayani anak-anak kita. Pola pikir pendidik juga harus diubah, bahwa melayani siapa pun harus memiliki empati, seolah-olah yang kita layani adalah anak kita sendiri,” ujar Khumaidin.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengarah kegiatan Ngopi sekaligus Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Mas Said, Fauzi Muharom, menjelaskan bahwa pendidikan inklusif tidak sekadar menerima anak berkebutuhan khusus atau penyandang disabilitas di sekolah.

“Pendidikan inklusif bukan hanya tentang menerima peserta didik dengan berbagai kondisi, tetapi juga tentang membangun sistem pembelajaran yang mampu menghargai perbedaan kemampuan, karakter, latar belakang, serta kebutuhan setiap individu,” ujar Fauzi.

Fauzi mendorong madrasah membangun lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan sekaligus mampu memberikan layanan sesuai kebutuhan setiap peserta didik. “Madrasah didorong untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari diskriminasi, kekerasan, serta mampu memberikan layanan sesuai dengan kebutuhan peserta didik,” kata dia menandaskan.

(Devona R/Sumber: Kemenag RI)