Pemerintah Siapkan Inisiatif Baru, Wamenko Dradjad Minta Dunia Usaha Bersiap

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah inisiatif baru yang ditujukan untuk mendukung dunia usaha. Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Wamenko Perekonomian, Dradjad Hari Wibowo, belum mengungkapkan secara rinci bentuk kebijakan tersebut, tetapi menyebut sebagian inisiatif akan berkaitan dengan regulasi dan transformasi ekonomi.

“Saya belum punya hak untuk spill out beberapa hal, tapi insyaallah akan ada beberapa inisiatif-inisiatif baru yang akan sangat menyenangkan bagi dunia usaha,” kata Dradjad di sela-sela Investor Daily Summit (IDS) 2026 di Jakarta, Kamis (8/10/2026).

Ketika ditanya apakah kebijakan tersebut akan diluncurkan pada kuartal IV 2026, Dradjad belum memberikan kepastian. Ia hanya menyatakan bahwa pemerintah sedang menyiapkan sejumlah langkah yang waktunya akan disampaikan kemudian.

Menurut dia, sebagian kebijakan baru tersebut akan menyentuh aspek regulasi, sedangkan sebagian lainnya berkaitan dengan transformasi ekonomi. “Ada sebagian dari sisi regulasi-regulasi, kemudian juga ada sebagian dari sisi transformasi ekonomi. Nanti pada saatnya,” ujarnya.

Dradjad meminta pelaku usaha terus menjalin komunikasi dengan pemerintah agar dapat mengikuti perkembangan kebijakan dan memanfaatkan peluang ekonomi yang akan muncul. “Jadi pesan utama saya adalah don’t miss the train (jangan sampai ketinggalan kereta). Silakan teman-teman selalu engage (terhubung) dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta,” katanya.

Pemerintah Petakan Hambatan Dunia Usaha
Pernyataan mengenai inisiatif baru tersebut disampaikan sehari setelah Dradjad mengungkapkan mandatnya untuk membantu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, memperkuat peran sektor swasta sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dalam pertemuan dengan sejumlah media pada Rabu (7/10/2026), Dradjad menyebut pemerintah telah mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi sektor swasta, baik dalam investasi maupun kegiatan operasional. Hambatan tersebut antara lain berkaitan dengan perizinan dan ketidaksinkronan kebijakan.

Pemerintah juga tengah mengoptimalkan berbagai sumber pertumbuhan ekonomi serta instrumen kebijakan yang telah berjalan. Sejumlah program yang disebut antara lain subsidi upah, pembukaan rekening, program magang, dan bantuan pangan.

Sebelumnya, Dradjad mengatakan penanganan berbagai hambatan tersebut merupakan bagian dari tugas yang diberikan Airlangga kepadanya untuk membantu mencapai target ekonomi pemerintah. “Jadi ya tugas saya seperti yang saya sampaikan tadi, membantu tugas-tugas Pak Menko perekonomian, untuk memenuhi target-target yang ada di dalam asta cita, nah itu yang kita lakukan,” kata mantan Direktur INDEF ini.

Compliance Dinilai Bukan Hambatan bagi Dunia Usaha
Pada kesempatan yang sama, Dradjad menanggapi anggapan bahwa penguatan compliance dan good governance pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menunjukkan pemerintah kurang berpihak kepada dunia usaha.

Ia menilai kepatuhan dan tata kelola yang baik justru diperlukan agar aktivitas bisnis berjalan dalam koridor yang jelas “[Jadi] selama dunia usaha itu bergerak di dalam koridor tata kelola dan compliance, maka insyaallah malah akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi,” tegasnya.

Dradjad juga menekankan pentingnya posisi sektor swasta dan korporasi sebagai mitra pemerintah dalam mencapai sasaran pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi. “Jadi, pesan saya yang terutama di dalam acara hari ini, itu adalah bahwa pemerintah membutuhkan peranan yang sangat besar dari dunia usaha, dari swasta. Swasta adalah mitra yang super-super strategis ya, bukan swasta saja, korporasi dalam hal ini swasta, BUMN (Badan Usaha Milik Negara),” kata Dradjad.

Korporasi itu, lanjutnya, adalah mitra yang sangat strategis bagi pemerintah untuk bisa mencapai berbagai target-target pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas.

Delapan Penugasan dari Airlangga
Sebelumnya, Dradjad juga mengungkapkan menerima sejumlah penugasan dari Airlangga yang berkaitan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Fokus tersebut mencakup optimalisasi stimulus, penguatan sektor pariwisata dan industri pengolahan, serta pengurangan hambatan bagi investasi swasta.

Dengan demikian, rencana inisiatif baru bagi dunia usaha menjadi bagian dari rangkaian kebijakan pemerintah untuk memperkuat peran swasta sekaligus mengurangi berbagai hambatan investasi dan kegiatan operasional.

Namun, hingga pernyataan Dradjad pada Kamis (8/10/2026), pemerintah belum membuka secara resmi rincian bentuk, cakupan, maupun jadwal pelaksanaan inisiatif baru tersebut. (*)

(Zaky Al Hamzah/antaranews)