Kemendikdasmen Perluas Akses PAUD lewat Wajib Belajar 13 Tahun dan Bantuan Pendidikan

jatidiri semarang muti

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memberikan sambutan pada perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026). (Foto: Morecka/BKHM Setjen Kemendikdasmen)

GEBRAK.ID — Pemerintah memperkuat akses pendidikan anak usia dini (PAUD) melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, bantuan perbaikan taman kanak-kanak (TK), serta peningkatan kualitas tenaga pendidik. Langkah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ini bertujuan memastikan lebih banyak anak memperoleh kesempatan belajar sebelum memasuki sekolah dasar.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, pendidikan usia dini menjadi fondasi penting bagi perkembangan anak sekaligus keberhasilan mereka saat melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya.

“Pendidikan anak usia dini adalah fondasi yang sangat menentukan keberhasilan pendidikan secara keseluruhan,” ujar Abdul Mu’ti dalam perayaan Milad ke-107 TK Aisyiyah Bustanul Athfal (ABA) dan Milad ke-29 Ikatan Guru Aisyiyah Bustanul Athfal (IGABA) di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (24/10/2026).

Melalui kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun, pemerintah mendorong anak mengikuti pendidikan prasekolah selama satu tahun sebelum masuk SD. Namun, perluasan akses masih menjadi tantangan. Data yang disampaikan Abdul Mu’ti mencatat Indonesia memiliki 103.221 satuan TK dengan 3.808.734 murid. Sementara itu, sekitar 1.372.947 murid kelas I SD belum pernah mengikuti PAUD.

Untuk memperbaiki fasilitas pendidikan, Kemendikdasmen menargetkan bantuan revitalisasi bagi 13.831 TK pada 2026, meningkat dari 1.355 TK pada tahun sebelumnya. Pemerintah juga menyiapkan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 888.000 murid TK, dengan alokasi bantuan Rp450.000 per anak per tahun sesuai kriteria penerima.

Dukungan tidak hanya menyasar peserta didik. Kemendikdasmen memperluas program pemenuhan kualifikasi akademik melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Setelah mengalokasikan program bagi 12.500 guru pada 2025, pemerintah meningkatkan kuotanya menjadi 150.000 guru pada 2026 agar mereka dapat menuntaskan pendidikan S1 atau D4.

Abdul Mu’ti juga mengingatkan para pendidik agar menerapkan pembelajaran sesuai tahap perkembangan anak. Ia menekankan pentingnya bermain sebagai bagian utama proses belajar, bukan membebani anak dengan hafalan dan pekerjaan rumah yang berlebihan.

“Semua teori pendidikan mengatakan bahwa pendidikan anak usia dini itu prinsip pedagogisnya adalah bermain sambil belajar, bukan belajar sambil bermain,” kata Abdul Mu’ti.

Kemendikdasmen turut mendorong pendekatan STEAMS, yang menggabungkan sains, teknologi, rekayasa, seni, matematika, dan olahraga. Melalui lagu, permainan, serta aktivitas kelompok, anak dapat mengenal angka, mengembangkan kemampuan motorik, berimajinasi, dan belajar bersosialisasi.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menyoroti peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi kemiskinan. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, kata dia, memberikan bantuan pendidikan kepada 5.000 anak setiap tahun melalui 139 sekolah, termasuk dukungan berupa pakaian, buku, dan seragam.

Berbagai program tersebut diharapkan memperluas kesempatan belajar sejak usia dini. Pemerintah juga mengajak sekolah, guru, keluarga, dan masyarakat bekerja sama agar setiap anak memperoleh pendidikan yang layak sebagai bekal menuju Indonesia Emas 2045.

(Devona R/Sumber: Kemendikdasmen)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID