657.000 Serangan Siber Hantam Indonesia dalam 24 Jam, Pemerintah Jadi Sasaran

Serangan digital menyasar berbagai sektor strategis, mulai dari keuangan hingga infrastruktur vital. Ancaman ini menjadi pengingat pentingnya memperkuat keamanan siber nasional. (Foto: freepik)

GEBRAK. ID, JAKARTA – Ancaman keamanan digital kembali menjadi perhatian setelah ratusan ribu aktivitas serangan siber terdeteksi menyasar Indonesia dalam waktu 24 jam. Berdasarkan pemantauan dashboard FortiGuard Labs pada Minggu (8/11/2026) pukul 13.37 WIB, tercatat sekitar 657.000 aktivitas serangan berhasil diblokir.

Jumlah tersebut setara dengan rata-rata delapan aktivitas serangan setiap detik. Sasarannya tersebar di berbagai sektor strategis, termasuk perbankan, pemerintahan, manufaktur, pendidikan, hingga kesehatan.

Sektor perbankan, keuangan, dan asuransi menjadi target terbesar dengan 262.000 aktivitas. Berikutnya sektor pemerintahan sebanyak 102.000 aktivitas dan manufaktur mencapai 81.000 aktivitas. Sektor teknologi juga mencatat 47.000 aktivitas serangan, disusul pendidikan sebanyak 23.000 aktivitas.

Dari sisi kerentanan, upaya eksploitasi Apache Log4j Remote Code Execution mendominasi dengan sekitar 379.000 kasus. Ancaman lainnya meliputi React Server Components, GeoServer OGC, dan SolarWinds SUNBURST.

Bukan Berarti Ratusan Ribu Sistem Diretas

Meski angkanya terlihat besar, masyarakat tidak perlu langsung panik. Praktisi keamanan siber Alfons Tanujaya mengingatkan bahwa angka tersebut merupakan aktivitas serangan yang terdeteksi dan diblokir, bukan jumlah sistem yang berhasil diretas. Aktivitas tersebut dapat berupa pemindaian otomatis oleh botnet, percobaan eksploitasi, hingga upaya mencari celah keamanan.

Sementara itu, Ketua Umum CISSReC Pratama Persadha mengingatkan pentingnya memperkuat sistem pertahanan digital, termasuk audit keamanan, pembaruan sistem, autentikasi multifaktor, dan pencadangan data.

Sebelumnya, BSSN juga menegaskan pentingnya perlindungan data di tengah meningkatnya ancaman terhadap sistem elektronik dan infrastruktur kritis nasional. Dengan semakin luasnya penggunaan layanan digital, penguatan keamanan siber menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku usaha, maupun masyarakat.

(Dinar K/ berbagai sumber)