MUI Resmi Haramkan Vape: Pengguna hingga Pelaku Usaha Masuk dalam Fatwa Terbaru

GEBRAK.ID, JAKARTA — Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai perbuatan haram. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku bagi pengguna, tetapi juga mencakup penyalahgunaan, produksi, hingga perdagangan perangkat rokok elektrik.

Keputusan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape. Komisi Fatwa MUI menetapkannya di Jakarta pada 6 November 2026 dan mengumumkannya kepada publik pada Senin (9/11/2026).

Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menyatakan, keputusan tersebut mempertimbangkan dampak penggunaan vape terhadap kesehatan, lingkungan, serta potensi penyalahgunaannya untuk mengonsumsi narkotika dan zat terlarang lainnya.

“Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” kata Asrorun, sebagaimana dikutip dari laman resmi MUI.

Dalam fatwa tersebut, MUI menetapkan tiga ketentuan hukum. Pertama, penggunaan vape dinyatakan haram. Kedua, penyalahgunaan perangkat tersebut untuk mengonsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga haram. Ketiga, kegiatan memproduksi maupun memperjualbelikan vape turut masuk dalam ketentuan haram.

MUI menjelaskan, rokok elektrik merupakan perangkat bertenaga baterai yang memanaskan cairan dengan kandungan tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan bahan perasa, hingga menghasilkan aerosol untuk dihirup penggunanya.

Nikotin menjadi salah satu perhatian dalam fatwa tersebut karena memiliki sifat adiktif dan dapat berdampak negatif terhadap kesehatan.

Tak berhenti pada penetapan hukum, MUI juga mendorong pemerintah mengambil langkah lebih jauh. Presiden bersama DPR diminta segera menyusun undang-undang yang mengatur pelarangan vape, termasuk ketentuan sanksinya.

Selain itu, pemerintah perlu mengendalikan peredaran rokok elektrik melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga. MUI juga mengajak organisasi Islam, lembaga pendidikan, pesantren, keluarga, dan masyarakat meningkatkan edukasi mengenai bahaya vape, terutama kepada anak-anak dan remaja.

Meski demikian, fatwa MUI merupakan ketetapan keagamaan. Pelarangan yang disertai sanksi hukum tetap memerlukan pengaturan melalui peraturan perundang-undangan oleh pemerintah bersama DPR.

(Saeful Imam/Sumber: MUI)