Mahfud MD Sarankan Gibran Mundur daripada Dimakzulkan: Itu Lebih Terhormat

GEBRAK.ID — Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming Raka sebaiknya mengundurkan diri daripada menghadapi proses pemakzulan. Menurutnya, langkah tersebut bisa mengakhiri polemik politik dengan lebih cepat tanpa memicu kegaduhan berkepanjangan.

Pandangan itu disampaikan Mahfud dalam podcast Terus Terang yang tayang di kanal YouTube miliknya. Ia menilai pengunduran diri secara sukarela menjadi pilihan yang lebih baik bagi kepentingan bangsa dan negara.

“Menurut saya bagi kepentingan bangsa dan negara akan lebih cepat dan lebih soft ya, kalau dia meminta mengundurkan diri saja, mundur,” kata Mahfud, dikutip Rabu (11/11/2026).

Mahfud mengingatkan, proses pemakzulan berpotensi membuka kembali berbagai persoalan yang melatarbelakangi desakan pemberhentian Gibran. Situasi tersebut, menurut dia, bisa memicu perdebatan politik baru dan membuat polemik semakin panjang.

“Tidak usah gaduh dan tidak usah saling menelanjangi. Karena kalau nanti pakai pemakzulan, itu ramai lagi, dikuliti lagi alasnya, latar belakangnya dibuka lagi, buka lagi, gaduh lagi di luar. Ya sudah, mundur saja, itu terhormat,” ujarnya.

Meski menyarankan Gibran mundur, Mahfud meminta DPR tetap melanjutkan proses pemakzulan selama belum ada pengunduran diri resmi. Ia menilai kedua mekanisme tersebut dapat berjalan bersamaan agar proses politik tidak berhenti tanpa kepastian.

“Kalau dia tidak mundur juga, kan harus dimakzulkan kalau situasi seperti itu. Oleh sebab itu, proses pemakzulan jalan terus,” kata Mahfud.

Mahfud menjelaskan, apabila surat pengunduran diri Gibran masuk ketika proses pemakzulan berlangsung, mekanisme pemberhentian selanjutnya beralih pada pengunduran diri.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan Gibran telah menyampaikan niat mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11/2026). Prasetyo juga menegaskan Prabowo tidak menolak niat tersebut.

Mahfud turut menolak wacana agar persoalan Gibran menyeret Prabowo untuk ikut mundur. Ia menilai tidak ada alasan menyamakan persoalan keduanya. “Pak Prabowo tidak punya masalah ijazah,” ujarnya.

Secara konstitusional, pengunduran diri dan pemakzulan merupakan mekanisme berbeda. Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden atau wakil presiden melalui usul DPR, pemeriksaan Mahkamah Konstitusi, dan keputusan MPR.

(A. Rayyan K/berbagai sumber)