Demokrat Tegaskan Proses Politik Tetap Berjalan meski Gibran Tempuh PTUN

GEBRAK.ID, JAKARTA — Partai Demokrat menegaskan proses politik di DPR RI terkait polemik ijazah Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka tetap berjalan, meskipun Gibran berencana menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan langkah Gibran ke PTUN tidak otomatis menghentikan pembahasan hak menyatakan pendapat (HMP) yang tengah bergulir di parlemen. Menurutnya, setiap fraksi masih memiliki pertimbangan masing-masing sebelum menentukan sikap.

“Kalau dalam kacamata kami, saya kira proses politik tetap berjalan ya,” kata Herman di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Herman meminta publik menunggu perkembangan hingga DPR menghasilkan keputusan yang lebih konkret. Ia juga menyebut Demokrat akan menyampaikan sikap para legislatornya pada waktu yang tepat.

Menurut dia, persoalan ini tidak bisa ditangani secara sepihak karena menyangkut isu strategis bagi bangsa dan negara. Karena itu, setiap langkah politik perlu mempertimbangkan kepentingan yang lebih luas.

Herman turut mengingatkan pemerintah agar tetap menjaga stabilitas nasional. Ia menilai Indonesia masih menghadapi sejumlah pekerjaan rumah di bidang ekonomi, termasuk pergerakan nilai tukar rupiah dan harga saham.

“Banyak pekerjaan rumah yang Pak Prabowo sedang fokus untuk memperbaiki negara ini. Nah oleh karenanya, jangan terganggu oleh hal-hal yang kemudian kita terus memperdebatkannya,” ujarnya.

Sementara itu, Gibran sebelumnya mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto menyarankan dirinya memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN.

Gibran juga menyebut Prabowo meminta dirinya menyiapkan dokumen pendidikan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi serta berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) di Mahkamah Agung.

Di sisi lain, usulan HMP terkait polemik tersebut telah ditandatangani sekitar 50 anggota DPR dari sejumlah fraksi dan disampaikan kepada pimpinan DPR. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan pimpinan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang berlaku.

Meski proses politik terus bergulir, Herman belum menyampaikan keputusan akhir Demokrat mengenai dukungan terhadap penggunaan HMP. Ia meminta seluruh pihak menunggu perkembangan resmi di parlemen.

(A. Rayyan K/Sumber: Partai Demokrat)