PKB Minta Proses HMP Gibran di DPR Tetap Berjalan hingga Ada Pengunduran Diri Resmi

GEBRAK.ID, JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) meminta DPR RI tetap melanjutkan proses hak menyatakan pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan pendidikan Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. PKB menilai pernyataan niat untuk mundur belum bisa dijadikan dasar menghentikan mekanisme konstitusional tersebut.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, menegaskan proses HMP harus berjalan sampai Gibran benar-benar menyampaikan pengunduran diri melalui prosedur resmi.

Menurut dia, keputusan mundur merupakan hak pribadi seorang pejabat, sedangkan HMP menjadi urusan kelembagaan negara yang harus mengikuti aturan konstitusi.

“Jangan sampai persoalan ini terus menjadi bola liar. Kalau memilih mundur, tempuh mekanisme pengunduran diri secara resmi. Kalau tidak, mekanisme HMP harus berjalan sesuai konstitusi,” kata Indrajaya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (11/11/2026).

Indrajaya mengingatkan agar kepentingan bangsa dan negara tidak tenggelam dalam tarik-menarik kepentingan politik. Ia juga menilai seorang pemimpin perlu mempertimbangkan kehormatan jabatan dan kepercayaan publik ketika menghadapi persoalan serius.

“Jabatan itu bukan segala-galanya. Kepentingan negara jauh lebih besar daripada kepentingan seseorang,” ujarnya.

Indrajaya menambahkan, konstitusi telah mengatur mekanisme apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) harus menggelar sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.

Pernyataan PKB ini muncul setelah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Gibran menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan selama sekitar 2,5 jam pada Selasa (10/11).

Namun, Gibran juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Ia kemudian menyebut Prabowo menyarankan dirinya tetap menempuh langkah hukum dengan membawa dokumen pendidikan dari SD hingga S-1.

Hingga ada pengunduran diri resmi, Indrajaya meminta DPR tetap menghormati dan menjalankan mekanisme konstitusional yang sedang ditempuh.

(A. Rayyan K/Sumber: PKB)