Perusahaan Wajib Siapkan Dana Cadangan Pesangon, Pemerintah Belum Tentukan Pengelolanya

UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban penyediaan dana pesangon bagi pekerja korban PHK. Pengusaha mikro dan kecil dikecualikan, sementara aturan teknisnya masih disiapkan. (Foto: instagram)

GEBRAK.ID JAKARTA – Pemerintah mengatur kewajiban perusahaan menyediakan dana cadangan pesangon untuk menjamin pembayaran hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dalam aturan itu, dana cadangan pesangon diwajibkan menjadi sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK.

UU tersebut juga menyebutkan bahwa dana cadangan pesangon akan dikelola oleh lembaga pemerintah. Namun, hingga Minggu (15/11/2026), pemerintah belum menetapkan lembaga yang akan menjalankan fungsi pengelolaan tersebut.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Indah Anggoro Putri, menegaskan informasi mengenai penunjukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai pengelola dana pesangon tidak benar.

Dikutip dari ANTARA, Minggu (15/11/2026), Indah mengatakan ketentuan mengenai dana cadangan pesangon masih membutuhkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaan. Penyusunan aturan tersebut nantinya akan melibatkan konsultasi publik dengan pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan lainnya.

Usaha Mikro dan Kecil DikecualikanDalam Pasal 253 ayat (4), UU Nomor 27 Tahun 2026 memberikan pengecualian kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon bagi pengusaha pada kategori usaha mikro dan kecil. Sementara itu, perusahaan yang tidak menyediakan dana cadangan pesangon sebagaimana diwajibkan undang-undang dapat dikenai sanksi administratif.

Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Mekanisme Penyetoran Masih Menunggu Aturan

Meski kewajiban penyediaan dana cadangan pesangon telah diatur dalam undang-undang, mekanisme teknis pelaksanaannya belum ditetapkan. Kemnaker menyebut aturan pemerintah nantinya akan mengatur mekanisme pengelolaan, sumber pendanaan, lembaga pengelola, tata kelola, serta pertanggungjawaban dana.

Dengan demikian, perusahaan perlu mengikuti perkembangan aturan pelaksana sebelum melakukan penyetoran dana. Pemerintah juga belum menetapkan Danantara maupun Kemnaker sebagai pengelola dana tersebut.

(Dinar K/ berbagai sumber)