UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku: Ini Aturan Penting yang Perlu Diketahui Pekerja

GEBRAK.ID, JAKARTA — Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Naskah lengkap regulasi tersebut kini tersedia untuk dibaca dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, akses terhadap dokumen undang-undang penting agar pekerja, pencari kerja, maupun pemberi kerja dapat memahami aturan yang menjadi dasar hubungan kerja.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” ujar Yassierli melalui keterangan Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin (9/11/2026).

Menurut dia, pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak diperlukan untuk membangun hubungan kerja yang adil sekaligus memberikan kepastian hukum.

UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab. Cakupan pengaturannya cukup luas, mulai dari kesempatan kerja, pelatihan dan pemagangan, penempatan tenaga kerja, pekerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hingga pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, dan pemutusan hubungan kerja.

Sejumlah ketentuan baru juga menjadi perhatian. Berdasarkan abstrak resmi yang dipublikasikan JDIH Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), undang-undang ini melarang pemberi kerja mensyaratkan atau menahan ijazah maupun dokumen pribadi pekerja sebagai jaminan hubungan kerja.

Regulasi tersebut juga mengatur jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) paling lama dua tahun. Perjanjian dapat diperpanjang dua kali, dengan setiap perpanjangan paling lama satu tahun.

Yassierli menegaskan, pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja. Mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, masa bekerja, hingga purna kerja.

DPR RI dan pemerintah menyetujui RUU tersebut dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026. Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkan UU ini pada 28 Oktober 2026, sekaligus tanggal pengundangannya. Sejak saat itu, regulasi tersebut resmi berlaku.

UU Nomor 27 Tahun 2026 mencabut UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta sebagian ketentuan dalam UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Masyarakat dapat mengakses dokumen lengkapnya melalui laman resmi JDIH Kementerian Sekretariat Negara di: https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU\&no=27\&thn=2026

(A. Rayyan K/Sumber: Biro Humas Kemnaker)