RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi ke Paripurna, Komisi III DPR Setujui Laporan Tim Perumus
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. (Foto: dpr.go.id)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki tahapan penting. Komisi III DPR RI menyetujui laporan kerja tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin), Rabu (18/11/2026). Persetujuan ini menandai rampungnya pembahasan di tingkat Panitia Kerja (Panja).
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman memimpin rapat persetujuan laporan tersebut di kompleks parlemen, Jakarta. Setelah meminta pendapat anggota Panja, ia memastikan seluruh peserta yang hadir menyetujui hasil kerja kedua tim.
“Pimpinan menerima pendapat dari anggota Panja. Apakah laporan dari timus dan timsin dapat disetujui?” kata Habiburokhman. Anggota yang hadir menjawab setuju.
Dengan selesainya tahap tersebut, pembahasan RUU berlanjut ke rapat kerja Komisi III DPR bersama pemerintah. Agenda berikutnya adalah pengambilan keputusan tingkat pertama yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.00 WIB pada hari yang sama.
Jika keputusan tingkat pertama tercapai, RUU tersebut dapat melanjutkan proses legislasi menuju pembicaraan tingkat kedua dalam Rapat Paripurna DPR RI. Namun, persetujuan laporan timus dan timsin belum berarti RUU telah resmi menjadi undang-undang.
Baca Juga
Wakil Ketua Panja Komisi III DPR RI Soedeson Tandra menjelaskan, timus dan timsin telah menuntaskan tugas penyempurnaan naskah berdasarkan hasil pembahasan Panja.
Kedua tim tidak hanya memperbaiki susunan kalimat, pilihan kata, tanda baca, dan penomoran. Mereka juga memeriksa keterkaitan antarpasal, rujukan ketentuan, serta bagian penjelasan agar tidak muncul pertentangan atau perbedaan tafsir dalam penerapan aturan.
“Timus dan timsin juga telah melakukan penelusuran terhadap bagian penjelasan untuk dapat disinkronisasikan, disesuaikan, serta menindaklanjuti seluruh hasil pembahasan di tingkat Panja,” ujar Soedeson.
RUU tersebut kini menggunakan nama lengkap RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya. Perubahan nomenklatur itu telah disepakati Komisi III DPR bersama pemerintah dalam pembahasan sebelumnya.
Tahapan selanjutnya menjadi penentu perjalanan RUU yang selama ini mendapat perhatian publik, terutama terkait upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan penanganan aset hasil tindak pidana.
(A. Rayyan K/Sumber: DPR RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID