KPK Buka Suara Soal Konsultasi Raffi Ahmad Menerima Endorsement pada 2024, Ini Penjelasannya

raffi-ahmad-antara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pengakuan Raffi Ahmad (tampak dalam gambar) yang pernah berkonsultasi mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik pada 2024. Pernyataan tersebut mencuat di tengah polemik kerja sama jasa influencer dengan sejumlah kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar. (Foto: Antara)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pengakuan Raffi Ahmad yang pernah berkonsultasi mengenai aktivitasnya sebagai pekerja seni sekaligus pejabat publik pada 2024. Pernyataan tersebut mencuat di tengah polemik kerja sama jasa influencer dengan sejumlah kementerian yang nilainya mencapai Rp14,7 miliar.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, lembaganya memang membuka ruang konsultasi bagi masyarakat maupun pihak yang membutuhkan arahan terkait pencegahan korupsi.

“Kami perlu sampaikan bahwa KPK pada ranah pencegahan memang selalu terbuka kepada siapa saja untuk kemudian melakukan konsultasi,” ujar Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Budi, KPK juga dapat memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan tugas dan upaya pencegahan korupsi. Melalui langkah tersebut, lembaganya berharap potensi penyimpangan dapat dikenali dan dicegah sejak awal.

“Kemudian KPK memberikan rekomendasi-rekomendasi supaya potensi terjadinya tindak pidana korupsi dengan berbagai modusnya ini bisa kita cegah dan mitigasi sejak awal karena itu memang ranah kewenangan dari pencegahan,” kata Budi.

Sebelumnya, Raffi mengungkapkan konsultasi tersebut melalui video yang diunggah di akun Instagram @ukp_mudaseni_raffiahmad bersama @raffinagita1717 pada Senin (16/11/2026).

“Pada 2024, saya telah berkonsultasi dengan KPK mengenai kelanjutan pekerjaan saya sebagai pekerja seni, termasuk dalam menerima endorsement dan kerja sama lainnya,” kata Raffi.

Ia menyebut hasil konsultasi saat itu menyatakan aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan. Meski demikian, Raffi mengakui jabatan publik yang kini diembannya membawa tanggung jawab etika, kepatutan, dan kepercayaan masyarakat.

Pengakuan itu muncul setelah Raffi menyampaikan permintaan maaf atas polemik pengadaan jasa influencer yang melibatkan perusahaan terkait dirinya dengan Kemendikbudristek dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2024–2026.

Berdasarkan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW), nilai keseluruhan kerja sama tersebut mencapai sekitar Rp14,7 miliar. Sorotan publik kemudian mengarah pada transparansi pengadaan dan potensi konflik kepentingan.

Pernyataan KPK mengenai keterbukaan konsultasi belum dengan sendirinya menjadi konfirmasi atas isi konsultasi Raffi pada 2024 ataupun penilaian terhadap seluruh kontrak yang kini dipersoalkan.

(A. Rayyan K/Berbagai Sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID