KPK Soroti Kontrak Influencer Rp14,7 Miliar: Kemenbud dan KKP Diminta Buka Evaluasi
Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. (Foto: KPK RI)
GEBRAK.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Kementerian Kebudayaan (Kemenbud) dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengevaluasi pengadaan jasa influencer atau pemengaruh senilai total Rp14,7 miliar. Dorongan ini muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan indikasi persoalan dalam delapan paket pengadaan di kedua kementerian tersebut.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan kontrak. Langkah itu diperlukan untuk menguji apakah penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan hasil yang sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.
“KPK mendorong kepada instansi terkait untuk kemudian melakukan evaluasi secara menyeluruh,” kata Budi dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Budi, pemeriksaan internal juga perlu mencermati efektivitas dan efisiensi pengadaan. Kementerian terkait harus memastikan tidak ada penyimpangan, modus pengadaan yang bermasalah, ataupun benturan kepentingan dalam proses pemilihan penyedia jasa.
“Ini penting untuk melihat apakah pengadaan barang dan jasa ini efektif dan efisien, termasuk untuk melihat apakah ada potensi-potensi penyimpangan yang terjadi atau jika ada modus maupun benturan kepentingan,” ujar Budi.
Baca Juga
Sorotan KPK tersebut berangkat dari temuan ICW yang diumumkan pada 9 November 2026. Lembaga pemantau antikorupsi itu mencatat lima paket pengadaan jasa influencer di unit kerja Museum dan Cagar Budaya, yang saat itu berada di bawah Kemendikbudristek pada 2024. Unit tersebut kini menjadi bagian dari Kemenbud.
ICW juga menemukan tiga paket pengadaan serupa di KKP selama periode 2025-2026. Total nilai delapan paket tersebut mencapai Rp14,7 miliar dan melibatkan PT Rans Animasi Indonesia sebagai penyedia jasa.
Kontrak itu mencakup penayangan konten melalui Instagram, TikTok, dan kanal YouTube RANS Entertainment. Pengadaan juga meliputi kehadiran Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, dalam sejumlah acara kementerian.
ICW menduga pola pengadaan tersebut mengarah pada satu penyedia sehingga berpotensi membatasi persaingan. Lembaga itu juga menyoroti kemungkinan benturan kepentingan karena Raffi Ahmad merupakan pejabat publik.
Temuan tersebut masih berupa dugaan yang perlu diuji melalui evaluasi dan pemeriksaan berwenang. KPK pun mendorong kementerian terkait membuka proses pengadaan secara akuntabel agar penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
(A. Rayyan K/Sumber: KPK RI)
Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.
Dukung lewat SaweriaMau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?
Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.
Follow Channel GEBRAK.ID