Kemenkeu Kunci Pajak Rokok 2027, Jawa Barat Panen Rp3,96 Triliun

1794977718044

Keputusan ini menjelaskan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap penduduk nasional serta target penerimaan Cukai Rokok. (Foto: ist)

GEBRAK. ID, JAKARTA— Pemerintah pusat telah menetapkan proporsi dan estimasi penerimaan Pajak Rokok untuk seluruh provinsi pada tahun anggaran 2027. Jawa Barat menjadi daerah dengan target penerimaan tertinggi, disusul Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Penetapan ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor KEP-51/PK/2026 yang diteken Dirjen Perimbangan Keuangan Nufransa Wirasakti pada 13 November 2026.

Tiga Raksasa Penerima

Berdasarkan dokumen tersebut, Provinsi Jawa Barat ditargetkan meraup penerimaan pajak rokok sebesar Rp3,96 triliun. Posisi kedua ditempati Jawa Timur dengan Rp3,19 triliun, dan Jawa Tengah di urutan ketiga dengan Rp2,92 triliun. Sumatera Utara menyusul di posisi keempat dengan Rp1,19 triliun, disusul Banten dengan Rp1,00 triliun. Menariknya, DKI Jakarta yang memiliki jumlah penduduk besar justru berada di bawah Banten dengan target Rp820,44 miliar.

Sementara itu, provinsi dengan estimasi penerimaan terendah antara lain Papua Pegunungan (Rp112,64 miliar), Bangka Belitung (Rp119,17 miliar), dan Maluku (Rp149,04 miliar).

Dasar Perhitungan dan Kewajiban Daerah

Keputusan ini menjelaskan bahwa penetapan dilakukan berdasarkan rasio jumlah penduduk provinsi terhadap penduduk nasional serta target penerimaan Cukai Rokok. Angka ini menjadi dasar penyusunan APBD 2027 di tingkat provinsi. Gubernur kemudian wajib menetapkan alokasi bagi hasil pajak rokok untuk kabupaten/kota di wilayahnya paling lambat November 2026.

Penetapan tersebut harus disampaikan kepada bupati/walikota dan Dirjen Perimbangan Keuangan dalam waktu lima hari kerja setelah ditetapkan.

Konteks Kebijakan: Tarif Cukai Stagnan

Penetapan target pajak rokok ini berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027.

Penetapan target pajak rokok ini berjalan seiring dengan kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak menaikkan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada 2027. Kebijakan tersebut diambil pada masa kepemimpinan Menteri Keuangan saat itu, Purbaya Yudhi Sadewa, yang kini telah digantikan oleh Suahasil Nazara sejak September 2026 .

Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan satu lapisan tarif baru untuk mengakomodasi rokok ilegal agar lebih mudah diawasi, serta memperkuat digitalisasi pengawasan melalui pemasangan mesin penghitung produksi di pabrik rokok.

Alokasi Wajib untuk Kesehatan

Merujuk pada PMK 26/2026, penerimaan pajak rokok yang menjadi bagian daerah wajib dialokasikan minimal 50% untuk kegiatan yang telah ditentukan. Rinciannya: 37,5% untuk kontribusi program Jaminan Kesehatan, minimal 7,5% untuk pelayanan kesehatan lainnya, dan maksimal 5% untuk penegakan hukum oleh pemerintah daerah. Sisanya dapat digunakan sesuai kewenangan daerah. Jika pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban alokasi tersebut, akan dikenakan sanksi pemotongan sebesar selisih kurang atas kontribusi jaminan kesehatan.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID