BI Rate Naik Jadi 6 Persen, Cicilan KPR Floating Terancam Bengkak dalam 3 Bulan ke Depan

1794997254348

Debitur yang Masa Fixed Rate-nya Habis Paling Rentan, Ini Cara Menghitung Dampaknya. (Foto: freepik)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) menjadi 6 persen mulai menjadi alarm bagi pemilik Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Beban angsuran berpotensi naik, terutama bagi debitur yang kini sudah masuk periode suku bunga mengambang atau floating rate.

Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps), dari 5,75 persen menjadi 6 persen, dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada 17-18 November 2026. Dalam keputusan yang sama, suku bunga Deposit Facility naik menjadi 5,25 persen dan Lending Facility menjadi 6,75 persen.

Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menyebut langkah tersebut diambil untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Kenapa Cicilan KPR Bisa Ikut Naik?

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga (Unair), Rahma Gafmi, menjelaskan kenaikan BI Rate akan mendorong naiknya biaya dana atau cost of fund perbankan. Sebagai respons, bank komersial berpotensi menyesuaikan suku bunga kredit, termasuk KPR, secara bertahap dalam rentang satu hingga tiga bulan ke depan. “Tekanan terhadap kualitas kredit berpotensi meningkat, terutama di sektor-sektor tertentu,” ujar Rahma dalam keterangannya pada Rabu (18/11/2026).

Menurut Rahma, dampaknya tidak merata. Nasabah yang masih berada dalam periode suku bunga tetap atau fixed rate tidak akan mengalami perubahan cicilan hingga masa tersebut berakhir sesuai perjanjian kredit. Sebaliknya, debitur yang masa fixed rate*-nya telah berakhir dan masuk ke skema *floating rate berpotensi menghadapi kenaikan cicilan.

Bank dapat menyesuaikan suku bunga kredit mengikuti perkembangan suku bunga dasar kredit (SBDK), sehingga porsi bunga dalam angsuran bulanan meningkat.

Batas Aman Cicilan: 30-35 Persen Penghasilan

Rahma mengingatkan, kenaikan cicilan dapat mengurangi pendapatan bersih masyarakat setelah dikurangi kewajiban atau disposable income. “Apabila rasio cicilan terhadap pendapatan atau Debt Service Ratio (DSR) melampaui batas aman sekitar 30-35 persen dari penghasilan bulanan, rumah tangga akan lebih rentan mengalami tekanan likuiditas dan risiko gagal bayar,” jelasnya.

Artinya, jika selama ini cicilan KPR sudah mendekati 30 persen dari penghasilan, kenaikan bunga sekecil apa pun perlu segera diantisipasi. Tanpa penyesuaian anggaran, rumah tangga bisa kesulitan memenuhi kebutuhan pokok sekaligus kewajiban kredit.

Tidak Hanya KPR, KKB dan UMKM Juga Tertekan

Tekanan serupa berpotensi terjadi pada sektor rumah tangga konsumtif, termasuk kredit kendaraan bermotor (KKB). Kenaikan cicilan yang tidak diimbangi pertumbuhan pendapatan dapat menurunkan kemampuan bayar masyarakat. Selain rumah tangga, perusahaan dengan tingkat utang tinggi atau yang bergantung pada pembiayaan modal kerja berbunga mengambang juga berisiko menghadapi peningkatan beban bunga.

Kondisi tersebut dapat menggerus profitabilitas dan meningkatkan risiko gagal bayar, terutama bagi UMKM yang memiliki arus kas rentan terhadap pelemahan daya beli. Di sisi lain, suku bunga tinggi berpotensi menahan pertumbuhan ekonomi.

Ketika pendapatan masyarakat lebih banyak digunakan untuk membayar cicilan, alokasi belanja konsumsi sekunder dan tersier dapat berkurang.

Biaya modal yang meningkat juga dapat membuat dunia usaha menunda ekspansi, seperti pembangunan pabrik, pembelian mesin, maupun proyek baru. Perbankan pun berpotensi memperketat penyaluran kredit untuk mengantisipasi peningkatan risiko kredit bermasalah.

KPR Subsidi FLPP Tidak Ikut Naik

Kabar baiknya, debitur KPR subsidi tidak perlu khawatir dengan lonjakan BI Rate. Pemerintah memastikan suku bunga KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap flat 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun sepanjang masa kredit.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) sebelumnya menegaskan kenaikan BI Rate tidak memengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema FLPP.

Apa yang Harus Dilakukan Debitur KPR?

Bagi debitur KPR komersial, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sebelum penyesuaian bunga benar-benar berlaku:

• Cek perjanjian kredit: Pastikan kapan masa fixed rate berakhir dan bagaimana formula floating rate dihitung.

• Hubungi bank: Tanyakan kemungkinan besaran bunga baru dan simulasi cicilan setelah penyesuaian.

• Hitung ulang DSR: Pastikan total cicilan tidak melewati 35 persen dari penghasilan bulanan. • Siapkan dana darurat: Sisihkan cadangan angsuran 2-3 bulan untuk mengantisipasi kenaikan.

• Pertimbangkan restrukturisasi: Jika cicilan berpotensi memberatkan, ajukan opsi perpanjangan tenor atau penjadwalan ulang kepada bank.

Kenaikan BI Rate kali ini bukan sekadar angka di pengumuman bank sentral. Bagi jutaan debitur KPR, keputusan tersebut bisa berarti perubahan nyata pada arus kas bulanan dalam waktu dekat.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID