DKPP Jadwalkan Sidang Etik KPU dan Bawaslu Soal Pencalonan Gibran pada 23 November 2026

sidang-dkpp

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sidang yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026). (Foto: DKPP)

GEBRAK.ID — Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan mulai memeriksa dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu terkait proses pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Sidang yang melibatkan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) itu dijadwalkan berlangsung Senin (23/11/2026).

Ketua DKPP Heddy Lugito membenarkan agenda persidangan tersebut. Menurut dia, terdapat empat pengaduan yang sudah memenuhi persyaratan untuk masuk ke tahap pemeriksaan.

“Benar. Kami mulai sidangkan pada hari Senin. Ada empat pengaduan yang akan kami sidangkan terkait dengan perkara itu,” kata Heddy saat dikonfirmasi, Rabu (18/11/2026).

Sebelumnya, DKPP menerima lima pengaduan mengenai persoalan pencalonan Gibran. Namun, satu laporan belum dapat dilanjutkan ke persidangan karena belum memenuhi persyaratan administrasi dan materiil. Heddy menegaskan, status tersebut bukan berarti DKPP menolak laporan bersangkutan.

Anggota DKPP I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menjelaskan, empat pengaduan yang lolos verifikasi materiil akan diperiksa melalui persidangan terbuka untuk umum.

“Sebagaimana persidangan yang telah berjalan selama ini pada pokoknya akan ada pembacaan aduan pengadu, jawaban para teradu, keterangan pihak terkait/ahli/saksi, dan pembuktian. Termasuk pendalaman. Pada garis besarnya demikian,” ujar Raka Sandi.

Salah satu laporan yang menjadi perhatian publik diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bersama sejumlah pihak. Mereka mempersoalkan penerapan Pasal 18 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 dalam proses pencalonan Gibran.

Para pengadu menduga terdapat persoalan dalam proses penerbitan aturan tersebut. Mereka juga menyoroti proses verifikasi dokumen persyaratan pendidikan Gibran serta akses pengawasan Bawaslu terhadap tahapan pencalonan.

Namun, seluruh tuduhan tersebut masih berupa dalil pengadu yang harus diuji dalam persidangan. Pemeriksaan DKPP akan memberikan kesempatan kepada para teradu untuk menyampaikan jawaban dan bukti.

Dengan demikian, sidang 23 November 2026 menjadi tahapan penting untuk mengurai duduk perkara dugaan pelanggaran etik dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Putusan DKPP nantinya akan menentukan apakah para penyelenggara pemilu yang dilaporkan terbukti melanggar kode etik.

(A. Rayyan K/Sumber: DKPP)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID