Bareskrim Polri Gelar Perkara Dugaan Makar terhadap Prabowo Hari Ini, Libatkan Saksi Ahli

eko-hadi-jalani-sidang-etik-kasus-penyadapan-1794893752261_169

Polri menggelar Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Eko Hadi Santoso, Selasa (17/11/2026). (Foto: Dok. Istimewa)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menjadwalkan gelar perkara awal kasus dugaan tindak pidana makar terhadap Presiden RI Prabowo Subianto pada Kamis (19/11/2026). Penyidik akan membahas konstruksi hukum perkara tersebut bersama tim internal dan sejumlah saksi ahli.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro mengatakan, gelar perkara dilakukan setelah penyidik menggeledah beberapa lokasi yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

“Kami besok akan melaksanakan gelar bersama tim internal dan juga para saksi ahli,” kata Susatyo di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menurut Susatyo, penyidik akan mencermati hasil pengumpulan bukti dan meminta pandangan para ahli untuk menyusun konstruksi perkara. Ia menyatakan hasil pembahasan akan disampaikan setelah gelar perkara selesai.

“Kita akan lihat nanti konstruksinya menurut para ahli, nanti kami diskusikan. Hasilnya nanti akan kami sampaikan,” ujarnya.

Sebelumnya, penyidik menggeledah sejumlah lokasi, termasuk sebuah rumah di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, pada Selasa (17/11/2026) malam. Lokasi tersebut diduga digunakan sebagai posko oleh salah satu tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal.

Susatyo menegaskan gelar perkara awal ini bukan untuk menetapkan tersangka. Penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan makar dengan perkara penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik.

Dalam perkara penyadapan ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri juga telah meningkatkan status perkara dugaan tindak pidana makar ke tahap penyidikan.

Adapun Ahrie Sonta dan Eko Hadi telah dijatuhi sanksi Pemecatan Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri. Keduanya mengajukan banding atas putusan etik tersebut.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mendorong penyidik mengusut perkara tersebut secara menyeluruh. Ia menilai aparat perlu menelusuri pihak yang merencanakan, menjalankan, maupun berada di balik dugaan tindak pidana tersebut.

Dengan demikian, hasil gelar perkara menjadi salah satu tahapan penting untuk memperjelas hubungan kedua perkara dan menentukan langkah penyidikan selanjutnya.

(A. Rayyan K/Sumber: Polri)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID