Haji 2027 Pakai Skema Full Board, 2 Syarikah Tangani Semua Layanan Jemaah Indonesia

1795066512721

Dari hotel hingga Armuzna dikelola terintegrasi, pengadaan layanan diklaim cukup 25 hari. PPIH berubah peran jadi penghubung jemaah dan syarikah. (Foto: ist)

GEBRAK.ID, JAKARTA — Penyelenggaraan ibadah haji 1448 H/2027 M memasuki babak baru. Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) menerapkan skema full board, yakni seluruh layanan jemaah ditangani secara terintegrasi oleh perusahaan penyedia layanan di Arab Saudi atau syarikah.

Dalam skema tersebut, dua syarikah akan menangani akomodasi, konsumsi, transportasi, serta layanan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Model ini berbeda dari pola sebelumnya yang lebih banyak mengandalkan pengelolaan mandiri oleh Indonesia untuk sebagian layanan.

Direktur Jenderal Bina Haji Kemenhaj, Puji Raharjo, menegaskan bahwa perubahan tersebut menuntut pola kerja baru bagi Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi. PPIH tidak lagi menjadi pelaksana utama layanan, melainkan penghubung antara kebutuhan jemaah Indonesia dan sistem layanan yang dijalankan syarikah. “Secara umum, sistem tahun ini lebih memudahkan. Namun, tugas kita adalah memastikan seluruh komitmen pelayanan yang telah disepakati benar-benar dilaksanakan,” ujar Puji saat membuka Training of Trainers (ToT) PPIH Arab Saudi Tahun 2027 di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Menurut Puji, setiap petugas harus memahami alur pelayanan jemaah secara utuh, mulai dari keberangkatan di Tanah Air, proses di bandara, akomodasi hotel, transportasi antarkota, pelayanan Armuzna, hingga kepulangan ke Indonesia. Pemahaman itu penting agar petugas tidak hanya menguasai tugas masing-masing, tetapi juga mampu menyelesaikan persoalan jemaah di lapangan.

Skema full board juga berkaitan dengan kebijakan baru Pemerintah Arab Saudi. Pemesanan hotel dan katering tidak lagi dapat dilakukan secara terpisah oleh masing-masing negara, melainkan harus melalui sistem yang ditetapkan Arab Saudi, yakni Nusuk. Menteri Haji dan Umrah, Mochammad Irfan Yusuf, menyebut perubahan itu menjadi perhatian pemerintah karena Indonesia tetap harus memastikan kualitas layanan sesuai kebutuhan jemaah, meskipun sebagian proses pengadaan berada dalam mekanisme Arab Saudi.

Di sisi Armuzna, Arab Saudi juga menghapus layanan tipe D sehingga tipe C menjadi standar paling rendah. Konsekuensinya, standar kenyamanan meningkat, tetapi berpotensi memengaruhi struktur biaya layanan Masyair. Sementara itu, pemerintah Indonesia mengupayakan agar layanan haji 2027 tetap ditangani dua syarikah, bukan satu syarikah seperti usulan awal Arab Saudi.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mengatakan dua penyedia diperlukan agar tercipta persaingan yang sehat sekaligus pembanding kualitas pelayanan. Anggota Komisi VIII DPR RI, M Husni, menilai integrasi layanan tersebut sebagai lompatan besar. Ia berharap skema full board benar-benar memberikan rasa aman, nyaman, dan puas bagi calon jemaah haji 2027.

Dengan skema baru ini, tantangan Kemenhaj bukan lagi sekadar menyediakan layanan, melainkan mengawal kontrak, memastikan standar terpenuhi, dan memastikan setiap jemaah mendapatkan pelayanan yang layak dari hulu hingga hilir.

(Dinar K/ berbagai sumber)

Dukung GEBRAK.ID

Jika berita kami bermanfaat, dukung keberlanjutan jurnalisme independen melalui donasi sukarela.

Dukung lewat Saweria
Ikuti Berita GEBRAK.ID Informasi terbaru langsung di WhatsApp

Mau tahu berita penting tanpa harus mencari-cari?

Kami kirim berita pilihan GEBRAK.ID langsung melalui WhatsApp.

Follow Channel GEBRAK.ID