 |
| Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dr Arsul Sani (kedua dari kanan) dalam diskusi bertajuk 'Suksesi Kepemimpinan 2024', yang
digelar Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah di
Auditorium Gedung Attanwir, PP Muhammadiyah, Selasa (15/11/2022). (foto: istimewa/gebrak.id) |
JAKARTA -- Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Dr Arsul Sani mengusulkan agar ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) diturunkan menjadi 10 persen. Pasalnya, ambang batas 20 persen sebelumnya menghambat bagi regenerasi kepemimpinan di negeri ini.
"Kami di PPP berpikir, ambang batas 20 persen sekarang ini cukup besar. Karena tinggi itu, kesempatan putra putri terbaik untuk memimpin negeri ini sangat kecil. Karena itu harus diturunkan," ujar Arsul saat menjadi narasumber diskusi bertajuk 'Suksesi Kepemimpinan 2024', yang digelar Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah di Auditorium Gedung Attanwir, PP Muhammadiyah, Selasa (15/11/2022)
Namun demikian, Arsul juga tidak setuju jika ambang batas itu dinolkan alias 0 persen. "Alasannya karena nanti banyak partai baru yang belum teruji bisa mencalonkan," jelas dia.
Dengan menurunkan ambang batas, Arsul tidak khawatir dukungan kepada pemerintahan baru menjadi lemah. Nanti, lanjut dia, hal itu bisa untuk membangun kerja sama dengan parpol lain yang capresnya tidak lolos dalam membentuk pemerintahan yang kuat.
Arsul juga menyinggung soal politik identitas. Menurutnya, politik identitas tidak selalu jelek. Dalam pandangannya, politik identitas yang harus dihindari adalah politik dengan penuh kebencian dan SARA.
"Kalau politik kebencian itu yang harus dihindari karena menghancurkan. Tapi politik identitas dalam artian mengakomodasi kearifan lokal atau identitas kesukuan seperti di Papua, itu fakta," tegas Arsul.
Pembicara lain dalam acara tersebut adalah Sekjen PDIP Dr Hasto Kristiyanto, Sekjen PAN Edy Suparno, dan Rektor UMJ Dr Makmon Murod.
(dkd)
Ya sudah betul ambang batas 20 % tdk usah diutik utik lagi kalau alasanya sekedar kaderisasi itu sudah cukup bagus biarpun penetapan tsb tdk jujur waktu itu, kita hrs Rasional.
BalasHapus