Munas HIPKA-KAHMI Hasilkan Lima Rekomendasi Terkait Persoalan Ekonomi

Ketum HIPKA-KAHMI Tubagus Nahril, Bendahara Umum Nurhadi Musawir, dan jajaran pengurus HIPKA demisioner (dari kiri ke kanan). (foto: istimewa)

JAKARTA -- Munas Himpunan Pengusaha Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam/KAHMI (HIPKA) 2022 selama tiga hari, 6-8 Desember telah berakhir. Selain menghasilkan ketua umum baru, yakni Kamrus Samad, Munas juga menghasilkan lima poin rekomendasi eksternal.

"Agar pemerintah dapat mengoptimalkan peran dan menyelesaikan persoalan di bidang ekonomi, maka pengusaha-pengusaha HIPKA menyampaikan rekomendasi di acara Munas HIPKA 2022," kata Steering Cometee (SC), Ato' Ismail, dalam siaran persnya, Rabu (7/12/2022).

Kelima poin rekomendasi eksternal itu, lanjut Ismail, yakni pertama, pemerintah wajib memberikan penguasaan sumber daya alam kepada masyarakat termasuk HIPKA. "Namun harus diberikan kepada banyak pengusaha pribumi dan pengusaha menengah sehingga terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Kedua, sambung Ismail, kemandirian ekonomi nasional setidaknya dapat memenuhi sendiri kebutuhan nasional sandang, papan, dan energi, serta sembako. "Dalam pelaksanaannya harus melibatkan banyak pengusaha pribumi, HIPKA dan UMKM."

Ismail melanjutkan, yang ketiga dalah program rumah subsidi agar terus dilakukan dengan perbaikan. Supaya lebih baik pelaksanaannya maka harga rumah subsidi agar disesuaikan karena terjadi kenaikan harga bahan bangunan serta adanya kenaikan UMP.

Lalu, kata Ismail, PLN agar melakukan subsidi dalam menyediakan listrik khusus untuk menyukseskan program rumah subsidi. Pengurusan izin agar dipersingkat dan dipermudah mulai dari PUPR, BPN, pemkab, pemkot, dan lain lain. "Pemberian bantuan PSU kepada developer rumah subsidi dapat diberikan kepada developer yang siteplannya membangun minimal 50 rumah ke atas."

Rekomendasi keempat, sambung Ismail, pemerintah agar melindungi dan membimbing pengusaha UMKM sehingga menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadikan banyak pengusaha besar baru agar terjadi pemerataan pembangunan. "Dan yang kelima, pemerintah harus melibatkan seluas-luasnya partisipasi masyarakat dalam proyek IKN," kata dia menegaskan.

 

(ark)