Ancam Muhammadiyah, Anggota DPR: Tak Hanya AP Hasanudin, Thomas Djamaluddin Juga Harus Disanksi

Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay. (foto: dok dpr ri)

 

JAKARTA -- Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai perlunya sanksi yang dikenakan kepada Profesor Riset Astronomi dan Astrofisika Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Thomas Djamaluddin. Sebab, unggahan salah satu tim unifikasi Kalender Kementerian Agama (Kemenag) RI itu yang kemudian memicu perdebatan masyarakat soal beda lebaran Muhammadiyah, termasuk komentar provokasi dari Andi Pangerang (AP) Hasanuddin.

"Dalam konteks pernyataan AP Hasanuddin yang akan menghalalkan darah warga Muhammadiyah, Thomas juga terlibat. Bahkan dalam permohonan maafnya, AP Hasanuddin jelas menyatakan dia justru tersulut emosi karena perdebatan di kalangan netizen yang melibatkan Thomas. Dia membuat pernyataan tersebut sebagai bagian dari dukungannya pada Thomas," ujar Saleh dalam keterangan tertulisnya, Selasa (25/4/2023).

Saleh menilai, sebagai ilmuwan, Thomas sangat tidak bijak karena diketahui sangat keras membela metode rukyah dan mengecam metode hisab. Bahkan pada titik tertentu, Thomas menggiring pada perdebatan yang menjurus pada perpecahan. Di tingkat akar rumput, hal ini sangat mencemaskan dan mengkhawatirkan.

Apalagi, kata Saleh, Thomas adalah ilmuwan BRIN yang merupakan lembaga negara dan pembiayaannya dari APBN yang bersumber dari dana masyarakat. Karena itu, seluruh program dan kegiatannya harus dipergunakan bagi kepentingan seluruh masyarakat, tidak boleh dibeda-bedakan.

"Kalau ada oknum yang memakai BRIN untuk kepentingan sesaat kelompok tertentu, itu adalah kesalahan. Etika ASN sebagai pelayanan masyarakat dilanggar. Harus diluruskan," jelas Saleh.

Saleh mengatakan, sebelum keberadaan Thomas sebagai tim isbat Kemenag, tidak ada perdebatan tersebut. Kalaupun ada, lanjut dia, tidak sampai saling menyalahkan dan mendiskreditkan.

"Dalam kaitan ini, Thomas Djamaluddin semestinya diberi sanksi. Paling tidak, dia jangan diberi tugas lagi dalam hal penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal. Dipindah saja. Kan masih banyak orang lain yang bisa. Mungkin lebih hebat dari dia," kata mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah tersebut.

Sebelumnya, peneliti BRIN AP Hasanuddin diketahui ikut mengomentari unggahan akun Thomas Djamaluddin yang menyinggung Muhammadiyah tidak taat kepada pemerintah soal penetapan Lebaran 2023.

Kemudian AP Hasanuddin di kolom pernyataan tersebut menganggap Muhammdiyah sebagai musuh bersama dalam hal takhayul, bid’ah, dan churofat. Ia mengecam sikap Muhammadiyah dan menuding organisasi ke-Islaman itu disusupi Hizbut Tahrir.

“Perlu saya halalkan gak nih darahnya semua Muhammadiyah? Banyak bacot emang!!! Sini saya bunuh kalian satu-satu. Silakan laporkan komen saya dengan ancaman pasal pembunuhan! Saya siap dipenjara. Saya capek lihat pergaduhan kalian," kata Hasanuddin kala itu.

 

(dpy)