Peringatan Bawaslu pada Para Menteri: Dilarang Bikin Program yang Untungkan Capres Tertentu

 Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI. (foto: bawaslu)

 

JAKARTA -- Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengingatkan para menteri yang tergabung dalam koalisi partai politik (parpol untuk tidak membuat program kerja yang menguntungkan pasangan capres-cawapres yang didukung. Bagja memastikan jajarannya melakukan pengawasan. 

"Harus diawasi. Program itu digunakan untuk apa? Untuk kepentingan calon tertentu atau partai tertentu, itu tidak boleh, atau peserta pemilu, tidak boleh," kata Bagja di Jakarta, Rabu (1/11/2023), dikutip dari Antara. 

Menurut Bagja, penindakan terhadap para menteri yang menguntungkan pasangan capres-cawapres tertentu baru bisa dilakukan mulai masa kampanye pada 28 November 2023. Namun demikian, Bawaslu tetap melakukan pengawasan sejak masa sosialisasi seperti sekarang. 

Bagja mengeklaim telah menyampaikan surat imbauan kepada para menteri. Para menteri yang programnya terbukti menguntungkan kandidat tertentu saat masa sosialisasi bisa saja masuk kategori pelanggaran administrasi atau jenis pelanggaran lainnya. "Yang harus kita awasi adalah penggunaan fasilitas negara, bisa masuk pelanggaran administrasi atau pelanggaran hukum lainnya."

Jelang Pilpres 2024, belasan menteri kabinet Pemerintahan Jokowi tersebar di tiga koalisi parpol pendukung capres-cawapres. Di koalisi pendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming ada tujuh menteri dan tiga wakil menteri. 

Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo, dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. 

Lantas ada Prabowo sendiri menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian ada Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Raja Juli Antoni, dan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor. 

Sementara, di koalisi pendukung Ganjar Pranowo-Mahfud MD ada delapan menteri dan tiga wakil menteri. Salah satunya tentu Mahfud selaku Menkopolhukam. 

Kemudian ada lima menteri dari PDIP, yakni Menkumham Yasonna Laoly, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menpan-RB Abdullah Azwar Anas. 

Ditambah dengan menteri dari PPP, yakni Suharso Monoarfa selaku Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Sandiaga Uno yang menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 

Kemudian tiga wakil menteri yang tergabung dalam barisan pendukung Ganjar-Mahfud adalah Wakil Menteri Dalam Negeri John Wempi Wetipo, Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanoesoedibjo. 

Sejumlah menteri juga tergabung dalam koalisi pendukung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Ada Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menaker Ida Fauziah, dan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar.

(dpy)