Kolaborasi dan Teknologi untuk Keamanan Perbatasan

Hamidin.

 Oleh Hamidin *)


Perbatasan darat antara Thailand dan Malaysia yang membentang lebih dari 640 kilometer tak sekadar menjadi batas geografis, melainkan kawasan strategis yang sarat akan tantangan keamanan, lalu lintas perdagangan, serta interaksi sosial budaya masyarakat.

Untuk mengelola kompleksitas tersebut, Thailand terus memperkuat sistem pengelolaan batas negaranya melalui pendekatan kolaboratif dan pemanfaatan teknologi modern, terutama dalam menjalin sinergi dengan Malaysia.

Thailand secara aktif membangun pagar pengaman di sejumlah titik rawan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Fasilitas ini dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV) dan sistem pemantauan berbasis kecerdasan buatan (AI) guna mendeteksi dan mencegah berbagai pelanggaran lintas batas, seperti penyelundupan, perdagangan manusia, serta potensi aksi terorisme.

Wilayah perbatasan di Provinsi Selatan Thailand menjadi prioritas utama penguatan sistem ini karena dinilai memiliki tingkat kerawanan yang tinggi.

Di saat bersamaan, Thailand turut mendorong Malaysia untuk mengadopsi pendekatan serupa, termasuk pembangunan pagar pengaman bersama dan integrasi sistem pengawasan lintas batas. 

Malaysia sendiri tengah menjajaki penerapan teknologi pengenalan wajah berbasis AI guna memantau individu yang dicurigai, termasuk mereka yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) di kawasan perbatasan darat.

Thailand juga sedang mempersiapkan sistem pemeriksaan lintas batas yang lebih praktis dan efisien. Dengan konsep tanpa paspor, warga hanya perlu melakukan pemindaian kode QR dan identifikasi wajah untuk melintas.

Inisiatif ini merupakan bagian dari visi besar Thailand dalam menciptakan perbatasan yang aman namun tetap cepat dan nyaman.

Selain itu, kolaborasi antarlembaga lintas negara terus diperkuat, melalui patroli bersama, pertukaran kunjungan antaraparat keamanan, hingga pelatihan gabungan secara berkala.

Pendekatan ini dinilai efektif dalam meningkatkan respons terhadap ancaman kejahatan lintas negara atau transnasional.

Dari sisi kelembagaan, Malaysia telah membentuk Malaysian Border Control and Protection Agency (AKPS) sebagai badan tunggal yang mengintegrasikan fungsi kepolisian, imigrasi, bea cukai, dan aparat penegak hukum lainnya.

Thailand memandang pendekatan kelembagaan ini sebagai model yang ideal dan patut dicontoh demi menciptakan sistem pengelolaan perbatasan yang efisien dan terintegrasi.

Meskipun begitu, Thailand tetap mengedepankan pengelolaan berbasis pada penanganan ancaman non-tradisional seperti peredaran narkotika, perdagangan kayu ilegal, penyelundupan senjata, serta aktivitas kelompok separatis dan teroris. 

Fokus utama diarahkan pada deteksi dini, pemantauan intensif, serta respons cepat, yang dikombinasikan dengan pendekatan keamanan dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Fungsi Strategis Pos Lintas Batas Negara

Pos Lintas Batas Negara (PLBN) memainkan peran vital dalam pengelolaan lalu lintas orang dan barang yang legal dan aman. Beberapa PLBN utama di kawasan perbatasan Thailand–Malaysia seperti Padang Besar dan Bukit Kayu Hitam–Sadao menjadi contoh konkret bagaimana sebuah PLBN dapat dikembangkan sebagai pusat kendali yang modern dan responsif terhadap dinamika lintas batas.

Jika dilihat dari cakupan infrastruktur dan jumlah PLBN yang telah dibangun, Indonesia sejatinya telah menunjukkan kemajuan signifikan dibandingkan Thailand. 

Dengan garis perbatasan darat dan laut yang jauh lebih panjang serta kondisi geografis yang menantang, Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi teladan dalam hal pengelolaan perbatasan yang terintegrasi.

Namun demikian, optimalisasi sistem pusat kendali BNPP RI, penguatan pembangunan lintas sektor yang terkoordinasi, serta peningkatan kapasitas SDM di lapangan masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus ditingkatkan.

Kerja sama bilateral, pertukaran informasi intelijen, dan adopsi teknologi mutakhir harus menjadi arus utama dalam strategi pengelolaan perbatasan Indonesia ke depan.

Pengelolaan perbatasan bukan hanya soal menjaga kedaulatan wilayah, melainkan investasi strategis untuk menjamin keamanan nasional dan kesejahteraan masyarakat perbatasan.

Belajar dari pengalaman Thailand, Indonesia didorong untuk terus berinovasi, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menjadikan PLBN sebagai garda terdepan wajah negara di tapal batas. 

Dengan visi yang terarah dan dukungan teknologi yang tepat, pengelolaan perbatasan Indonesia dapat menjadi model unggulan di kawasan regional bahkan global.

24 Juli 2025

*) Kelompok Ahli BNPP RI/Pengamat Perbatasan Negara