Persidangan Ke-18 Sekber Sosek Malindo di Pulau Penang, BNPP RI Dorong Penguatan Kerja Sama Perbatasan

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, berbicara dalam forum Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada 20 Juli hingga 23 Juli 2025 di Pulau Penang, Malaysia. (Foto: BNPP RI)

PENANG -- Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI terus memperkuat sinergi lintas batas negara dalam forum Persidangan Ke-18 Sekretariat Bersama (Sekber) Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo) yang berlangsung pada 20 Juli hingga 23 Juli 2025 di Pulau Penang, Malaysia.

Forum ini membahas sejumlah isu strategis di bidang sosial budaya, ekonomi, keamanan, serta pengelolaan perbatasan yang melibatkan berbagai kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari kedua negara.

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, menyampaikan bahwa pertemuan ini merupakan momen penting dalam menindaklanjuti berbagai komitmen yang telah dibangun selama ini, khususnya dalam mendukung kelancaran aktivitas lintas batas masyarakat.

“BNPP RI mendorong agar setiap kesepakatan ditindaklanjuti dengan kerja teknis yang konkret dan terukur di lapangan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat perbatasan,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Dalam forum ini, delegasi Indonesia dan Malaysia sepakat untuk membentuk tim teknis guna mengkaji dan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengurusan dan pengendalian pemulangan jenazah antarwilayah perbatasan.

Langkah tersebut dinilai mendesak mengingat pentingnya pengelolaan layanan kemanusiaan yang tertib dan sesuai dengan aturan masing-masing negara. Draf awal SOP telah disusun oleh pihak Indonesia dan akan dibahas lebih lanjut di tingkat daerah sebelum diajukan ke forum nasional.

Pada bidang kerja sama ekonomi, perdagangan, dan perhubungan juga menjadi isu pembahasan yang signifikan. Indonesia menginformasikan bahwa Bandara Pontianak dan Pekanbaru telah kembali menyandang status bandara internasional berdasarkan regulasi terbaru dari Kementerian Perhubungan RI.

Selain itu, pembukaan jalur laut Roll-On Roll-Off (RoRo) Dumai–Melaka dan Batam–Johor turut dibahas sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas maritim. Dalam hal ini, Indonesia tengah menyusun regulasi transportasi darat yang akan mendasari operasionalisasi jalur laut tersebut.

Di sektor pengelolaan perbatasan dan keamanan, isu banjir Sungai Sembakung di Kalimantan Utara menjadi salah satu fokus pembahasan. Indonesia melalui Pemerintah Provinsi Kaltara telah menyiapkan kerangka acuan kerja dan mengusulkan pembentukan tim teknis bersama dengan pihak Negeri Sabah.

BNPP RI menilai penanganan isu-isu lingkungan lintas batas seperti ini harus menjadi prioritas karena berdampak langsung pada kehidupan masyarakat perbatasan.

Peningkatan infrastruktur perbatasan juga menjadi salah satu agenda strategis. Pemerintah Indonesia menyatakan komitmen untuk mempercepat pembukaan Pos Lintas Batas (PLB) Temajuk di Kalimantan Barat yang direncanakan beroperasi penuh pada akhir tahun 2025.

Proyek ini ditujukan tidak hanya untuk memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga untuk mengembangkan kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan yang menghubungkan Temajuk dengan Telok Melano, Sarawak.

Dalam forum tersebut, pembahasan penetapan pintu masuk Serudong–Sei Manggaris di titik A708 serta penjajakan operasional lintas batas di titik Sei Kelik juga dibahas secara intensif.

Kedua negara sepakat untuk mendalami isu-isu ini melalui forum Joint Technical Committee (JTC) sebagaimana diamanatkan dalam Border Crossing Agreement (BCA) tahun 2023. Indonesia pun menyampaikan bahwa proses ratifikasi BCA sedang berjalan dan diharapkan menjadi kerangka hukum utama untuk pelaksanaan aktivitas lintas batas ke depan.

Di samping itu, kedua pihak membahas revisi Terms of Reference (TOR) kerja sama Sosek Malindo untuk memperkuat peran keahlian, struktur keanggotaan, serta memperluas bidang kerja sama. 

BNPP RI mendorong agar koordinasi dalam proses revisi dilakukan secara aktif, termasuk melalui komunikasi daring, untuk memastikan hasil yang komprehensif dan responsif terhadap dinamika terkini.

Forum juga menggarisbawahi pentingnya sinergi di bidang pariwisata dan kesehatan. Kedua pihak sepakat mempromosikan kerja sama pariwisata lintas batas melalui platform Jiran Istimewa (JIWA), serta mengkaji potensi pengembangan wisata medis melalui kolaborasi antara pelaku usaha klinik dan rumah sakit di Indonesia dan Malaysia.

“Kami berharap seluruh hasil kesepakatan dalam forum ini segera ditindaklanjuti di tingkat teknis dan daerah, agar kerja sama bilateral di kawasan perbatasan semakin konkret dan memberi manfaat luas bagi masyarakat,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman.

Forum Sosek Malindo tingkat daerah dijadwalkan akan digelar sebelum Persidangan Tingkat Nasional yang direncanakan berlangsung pada akhir Oktober atau awal November 2025 di Langkawi, Malaysia. BNPP RI berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi antarinstansi dan antarnegara dalam mewujudkan kawasan perbatasan yang aman, produktif, dan sejahtera.


(Humas BNPP RI)