Presiden Revisi Anggaran MBG, Dikurangi Buat Naikkan Tunjangan Guru-Dosen

Presiden RI Prabowo Subianto. (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani mengoreksi anggaran pendidikan di APBN 2026. Besaran alokasi Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya mencapai 44 persen dari total Anggaran Pendidikan senilai Rp 757,8 triliun, turun hingga 29 persen sebesar Rp 223,6 triliun. Adapun alokasi anggaran untuk tunjangan bagi guru serta dosen naik Rp 96 triliun.

Walaupun alokasinya turun, porsi anggaran untuk MBG tetap Rp 335 triliun. Kekurangannya diambil dari anggaran kesehatan Rp 24,7 triliun, anggaran fungsi ekonomi Rp 19,7 triliun, serta anggaran cadangan Rp 67 triliun.

“Alokasi anggaran MBG Rp 335 triliun dalam bentuk yang dikategorikan Anggaran Pendidikan karena penerimanya adalah para siswa, itu hanya sebesar Rp 223,6 triliun. Jadi tidak seluruh Rp 335 triliun adalah Anggaran Pendidikan. Hanya yang penerimanya siswa yaitu Rp 223,6 triliun menurut perhitungan,” kata Sri Mulyani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (22/8/2025).

Nominal yang disebutkan Sri Mulyani di Parlemen berbeda dari yang ia sampaikan dalam Konferensi Pers di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat (15/8/2025).

Dengan demikian anggaran pendidikan untuk penerima manfaat Siswa dan Mahasiswa total Rp 301,2 triliun dari yang sebelumnya Rp 401,5 triliun karena anggaran MBG dikurangi, rinciannya:

- Bidikmisi/KIP Kuliah Rp 17,2 triliun untuk 1,2 juta mahasiswa

- Beasiswa LPDP Rp 25 triliun untuk 4.000 mahasiswa

- Program Indonesia Pintar (PIP) Rp 15,5 triliun untuk 21,1 juta siswa

- Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp 223 triliun untuk 82,9 juta orang

Sementara, anggaran pendidikan dengan penerima manfaat untuk Guru, Dosen dan Tenaga Kependidikan, naik dari yang sebelumnya Rp 178,7 triliun menjadi Rp 274,7 triliun, dengan kenaikan signifikan pada TPG PNS, TPD PNS dan Gaji Pendidik sebesar Rp 120,3 triliun yang tadinya Rp 82,9 triliun. TPG ASND naik tipis dari yang tadinya Rp 68,7 triliun jadi Rp 69 triliun.

Kemudian, untuk anggaran pendidikan dengan penerima manfaat Sekolah atau Kampus tetap di angka Rp 150,1 triliun dengan rincian:

- Sekolah Rakyat Rp24,9 triliun; Pembangunan baru 200 lokasi Rp20 triliun, operasional 200 lokasi Rp 4,9 triliun

- Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Rp 54,3 triliun untuk 53,6 juta siswa

- BOP PAUD Rp5,1 triliun untuk 7,7 juta siswa

- Renovasi Madrasah dan Sekolah Rp 22,5 triliun untuk 850 Madrasah dan 11.686 Sekolah

- BOPTN Rp 9,4 triliun untuk 201 PTN/Lembaga

- Sekolah Unggulan Rp3 triliun untuk pembangunan Sekolah Unggul Garuda di 9 lokasi.

Di tempat terpisah, Presiden RI Prabowo Subianto memperingatkan jajaran menterinya agar anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan jangan lagi bocor karena pendidikan krusial untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bangsa sehingga Indonesia nantinya dapat mencapai visi menjadi negara maju pada 2045.

Di hadapan 2.000 lebih guru Sekolah Rakyat beserta kepala-kepala sekolahnya, Prabowo menyebut anggaran untuk pendidikan saat ini menjadi salah satu yang tertinggi dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya sehingga penggunaannya perlu diawasi dan terus dijaga agar tidak menjadi sasaran korupsi.

"Pendidikan sangat-sangat penting. Walaupun kita sudah anggarkan pendidikan terbesar, kita harus menjaga anggaran itu tidak boleh bocor," kata Prabowo saat acara pembekalan kepada guru-guru Sekolah Rakyat di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Presiden kemudian menyebut para penerima APBN untuk belanja pendidikan di daerah-daerah paling mengerti bagaimana kebocoran itu bekerja, mengingat mereka seringkali menerima nominal yang tidak sesuai dengan perencanaan.

Presiden kemudian menegaskan komitmennya untuk mencegah kebocoran uang negara itu kembali terjadi. "Ini harus kita perbaiki," kata Prabowo menandaskan.

(antara/inilah)