 |
| Anggota DPD RI asal Sumatera Barat Irman Gusman. (Foto: DPD RI) |
JAKARTA -- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Sumatera Barat (Sumbar) Irman Gusman mendesak pemerintah pusat untuk segera menetapkan status bencana nasional. Ini menyusul banjir bandang dan longsor besar yang terjadi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh.
"Skala kerusakan di tiga provinsi itu telah melumpuhkan kehidupan warga, merusak infrastruktur vital, serta memutus akses transportasi darat, laut, dan udara. Tingkat kehancuran yang terjadi, jauh melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya tanpa intervensi penuh dari pemerintah pusat," ujar Irman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (28/11/2025) malam.
Seruan itu disampaikan Irman setelah batal terbang ke Padang akibat berbagai akses yang semula akan dikunjungi di Sumatera Barat, terganggu oleh cuaca ekstrem dan kerusakan infrastruktur. Ia mengaku pembatalan keberangkatan terjadi hanya beberapa jam sebelum jadwal penerbangan pada Jumat (28/11/2025) subuh.
"Situasinya di Sumbar betul-betul darurat. Ini bukan lagi bencana biasa. Negara harus hadir secepat dan setegas mungkin," ucap Irman.
Irman menekankan kondisi Sumbar, Sumut, dan Aceh saat ini adalah cerminan nyata dari betapa terisolasinya wilayah terdampak.
Irman sejatinya dijadwalkan melakukan rangkaian agenda kemanusiaan, termasuk meninjau korban bencana di Batu Busuk, Kota Padang, serta beberapa titik terdampak lain.
"Saya ingin memastikan masyarakat ditangani, logistik tersalurkan, dan pemerintah daerah tidak bekerja sendirian menghadapi krisis sebesar ini," ujar Irman sembari menambahkan bahwa timnya di Sumbar sejak beberapa hari lalu sudah bergerilya untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan di sejumlah tempat.
Lebih lanjut, Irman menyatakan bahwa bencana kali ini juga berdampak besar terhadap berbagai kegiatan masyarakat. Acara syukuran penganugerahan gelar Pahlawan Nasional Rahmah El Yunusiah di Pondok Pesantren Diniyah Puteri Padangpanjang yang sedianya digelar Sabtu (29/11/2025) terpaksa ditunda oleh panitia.
Begitu pula Minang Geopark Run 2025 di Bukittinggi yang dijadwalkan berlangsung Minggu (30/11/2025) ikut ditunda karena kondisi darurat dan pertimbangan keselamatan peserta.
Menurut Irman, penundaan sejumlah agenda besar tersebut semakin menegaskan bahwa bencana telah mencapai tingkat krisis. Ribuan warga mengungsi, akses logistik terputus, dan potensi korban jiwa masih mungkin bertambah. Untuk itu, ia menilai langkah percepatan penanganan tidak bisa lagi hanya mengandalkan kapasitas pemerintah daerah.
"Penetapan status Bencana Nasional adalah pintu masuk agar seluruh kekuatan negara, BNPB, TNI, Polri, kementerian terkait hingga dukungan internasional bila diperlukan dapat segera dimobilisasi secara penuh," jelas Irman.
Sebelumnya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menyatakan per Jumat (28/11/2025) terdapat 116 korban yang meninggal dalam bencana di Provinsi Sumatera Utara, dan sebanyak 42 orang masih dalam pencarian.
Suharyanto dalam konferensi pers di Jakarta menjelaskan, pada bencana banjir dan longsor di Sumut, Sumatera Barat (Sumbar), dan Aceh, serta dampak terparah pada Sumatera Utara, terutama Tapanuli Tengah.
(antara/***)