Rehabilitasi Sekolah Pascabencana di Aceh Ditarget Rampung 2026, Mendikdasmen Tegaskan Negara Hadir

Mendikdasmen RI Abdul Mu’ti (tengah) saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, sekaligus meresmikan revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara, Rabu (28/1/2026). (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen)

 

ACEH UTARA -- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh satuan pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh kembali layak digunakan. Melalui Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menargetkan rehabilitasi sekolah pascabencana di Provinsi Aceh tuntas paling lambat pada 2026 sehingga aktivitas belajar mengajar dapat berjalan normal pada tahun ajaran baru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, pemulihan sekolah merupakan bagian penting dari kehadiran negara dalam menjamin hak anak atas pendidikan yang aman dan bermutu. Hal itu disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, sekaligus meresmikan revitalisasi 23 satuan pendidikan yang dipusatkan di SMAN 1 Baktiya, Kabupaten Aceh Utara.

“Saat ini kita masih berada pada fase tanggap darurat menuju rekonstruksi. Namun prinsipnya jelas, proses pembelajaran tidak boleh terhenti. Sekolah yang mengalami kerusakan berat akan dibongkar dan dibangun kembali di lokasi yang sama melalui dana revitalisasi,” ujar Abdul Mu’ti, Rabu (28/1/2026).

Secara nasional, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2,4 triliun untuk pemulihan satuan pendidikan terdampak bencana di wilayah Sumatra. Khusus Aceh Utara, rehabilitasi dilakukan secara bertahap dengan target penyelesaian penuh pada 2026. Langkah ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar tidak ada lagi sekolah dengan bangunan rusak, atap bocor, maupun sanitasi yang tidak layak.

Berdasarkan data penanganan bencana per 15 Januari 2026, tercatat sebanyak 171 satuan pendidikan terdampak. Pada jenjang SMK, terdapat 93 sekolah terdampak dengan 99 data telah diverifikasi dan masuk dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) senilai Rp270 miliar. Sementara itu, pada jenjang SLB tercatat 20 sekolah terdampak, dengan 13 PKS bernilai Rp3,98 miliar. Adapun jenjang SKB/PKBM mencatat 58 sekolah terdampak, dengan nilai bantuan PKS mencapai Rp198 juta. Total nilai bantuan yang telah diproses mencapai Rp274,18 miliar.

Dalam kunjungannya, Mendikdasmen meninjau langsung sejumlah sekolah terdampak, antara lain SMK Kesuma Bangsa, SMPN 2 Mutiara Batu, SMKN Baktiya, SMPN 7 Muhammadiyah, hingga SDN 9 Jambo Aye. Ia juga memantau kegiatan belajar mengajar di Sekolah Darurat dan TK Liwaul Hamdi.

Program revitalisasi tidak hanya menyasar perbaikan ruang kelas, tetapi juga pembangunan fasilitas pendukung seperti toilet, perpustakaan, laboratorium, serta ruang praktik. Upaya ini diarahkan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan mendukung perkembangan karakter peserta didik.

Abdul Mu’ti menambahkan, Kemendikdasmen juga menggandeng TNI Angkatan Darat dalam pembangunan unit sekolah baru. “Untuk kelas darurat, kami bekerja sama dengan berbagai kementerian dan organisasi masyarakat agar prosesnya lebih cepat. Sementara pembangunan unit sekolah baru dilakukan bersama TNI AD, dan nota kesepahaman akan segera ditindaklanjuti,” jelasnya.

Mendikdasmen berharap rehabilitasi sekolah dengan kerusakan ringan dan sedang dapat diselesaikan sebelum tahun ajaran 2026–2027. Adapun sekolah yang memerlukan relokasi dan pembangunan baru dengan jumlah ruang kelas besar diperkirakan membutuhkan waktu lebih panjang. “Namun kami optimistis seluruh penanganan dapat berjalan sesuai target. Dananya sudah tersedia, tinggal memastikan sistem pengelolaan berjalan efektif agar prosesnya lebih cepat,” pungkasnya.

Dengan percepatan rehabilitasi ini, pemerintah berharap pendidikan di wilayah terdampak bencana di Aceh dapat kembali berjalan optimal dan berkelanjutan, sekaligus menjadi fondasi kuat bagi masa depan generasi muda Aceh.

(***)

Berbagi :