 |
| Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk meningkatkan akurasi dan pemutakhiran data pendidikan nasional, di Jakarta, Kamis (26/2/2026). (Foto: BKHM Setjen Kemendikdasmen) |
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (26/2/2026), menjadi langkah strategis dalam memperkuat sistem satu data pendidikan nasional yang terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyatakan bahwa data merupakan fondasi utama dalam merancang kebijakan pendidikan yang tepat sasaran.
“Ke depan, kami ingin kerja sama ini semakin intensif, termasuk melakukan pembaruan data secara berkala. Ini bagian dari upaya menghadirkan semacam sensus pendidikan agar setiap kebijakan benar-benar berbasis data yang akurat,” ujar Mu’ti.
Dapodik dan Tantangan Data yang Dinamis
Selama ini, Kemendikdasmen melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) mengelola Data Pokok Pendidikan atau Dapodik sebagai sumber utama informasi satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Namun, dinamika di lapangan—seperti guru pensiun, mutasi, perubahan jumlah siswa, hingga pembaruan sarana prasarana—menuntut sistem pemutakhiran data yang lebih cepat dan sinkron.
Menurut Mu’ti, integrasi dan sinkronisasi data dengan BPS diharapkan mampu meminimalkan ketidaksesuaian serta meningkatkan validitas informasi. Dengan basis data yang solid, kebijakan seperti perencanaan kebutuhan guru, pengalokasian anggaran, hingga program intervensi pendidikan bisa lebih presisi.
Evaluasi 457 Ribu Satuan Pendidikan
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyambut baik kolaborasi tersebut. Ia menyebut MoU ini sebagai penguatan formal atas kerja sama yang selama ini telah berjalan.
Sebagai tindak lanjut, BPS bersama Kemendikdasmen akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dapodik melalui pendataan lengkap sekitar 457.000 satuan pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/sederajat di seluruh Indonesia.
“Ini pekerjaan besar, tetapi sangat strategis. Evaluasi ini sekaligus menjadi momentum pembaruan basis data pendidikan nasional,” kata Amalia.
Gunakan Metode CAPI Berbasis Gawai
Dalam pelaksanaannya, pendataan akan dilakukan melalui observasi lapangan dan wawancara menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) berbasis perangkat gawai. Sistem ini memungkinkan data terkirim secara real time dan meminimalkan kesalahan input manual.
BPS juga memastikan standar metodologi statistik, pengawasan mutu, serta proses verifikasi dilakukan secara ketat sesuai kaidah yang berlaku. Dengan jaringan hingga tingkat daerah, pendataan diyakini dapat menjangkau seluruh satuan pendidikan secara komprehensif.
Menuju Tata Kelola Data Pendidikan yang Lebih Kuat
Kemendikdasmen optimistis, sinergi ini akan memperkokoh tata kelola data pendidikan Indonesia. Data yang akurat dan mutakhir diharapkan menjadi pijakan kuat dalam menghadirkan layanan pendidikan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan bagi seluruh peserta didik di Tanah Air.
Langkah kolaboratif ini sekaligus menegaskan pentingnya integrasi data lintas lembaga dalam mendukung reformasi kebijakan pendidikan nasional berbasis bukti (evidence-based policy).
(BKHM Setjen Kemendikdasmen)
Posting Komentar untuk "Kemendikdasmen Gandeng BPS, Perkuat Akurasi Dapodik dan Satu Data Pendidikan Nasional"