Bayar Pajak Kendaraan tak Perlu Ditolak! Samsat Kini Wajib Layani Warga Meski Terkendala KTP

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigjen Pol Wibowo. (Foto: Kakorlantas Polri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; SEMARANG -- Upaya mempermudah pelayanan publik kembali ditegaskan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Tingkat Nasional Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Padma Hotel Semarang, Jawa Tengah, pada 22–23 April 2026. Forum nasional ini menjadi momentum penting untuk menyelaraskan kebijakan pelayanan Samsat di seluruh Indonesia, dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat sebagai wajib pajak.

Direktur Registrasi dan Identifikasi (Dirregident) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Brigjen Pol Wibowo, menyatakan bahwa masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor tidak boleh dipersulit, meskipun menghadapi kendala administratif seperti ketidaksesuaian data KTP dengan STNK.

“Masyarakat yang ingin membayar pajak harus tetap dilayani. Petugas di lapangan tidak boleh menolak, namun tetap mengarahkan untuk melakukan proses balik nama kendaraan,” kata Brigjen Pol Wibowo dalam pengarahan resmi.

Pelayanan Harus Solutif, Bukan Menghambat

Selama ini, salah satu keluhan yang kerap muncul adalah penolakan pembayaran pajak karena identitas pemilik kendaraan tidak sesuai. Padahal, kondisi tersebut banyak terjadi akibat kendaraan sudah berpindah tangan tanpa proses balik nama.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, registrasi kendaraan memang mencakup berbagai aspek, mulai dari pendaftaran hingga perubahan data kepemilikan. Namun dalam praktiknya, realitas di lapangan menuntut pendekatan yang lebih fleksibel.

Karena itu, Korlantas mendorong solusi pragmatis: masyarakat tetap bisa membayar pajak dengan melampirkan dokumen yang tersedia, sambil diarahkan untuk melakukan pemblokiran kendaraan dan proses balik nama secara bertahap.

Kebijakan ini juga sejalan dengan semangat reformasi pajak daerah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang memberikan kemudahan, termasuk penghapusan atau pengurangan biaya balik nama di sejumlah daerah.

Data Kendaraan Harus Akurat, Dampaknya ke Bansos

Selain pelayanan, isu penting lain yang disorot adalah akurasi data kendaraan bermotor dalam sistem Electronic Registration and Identification (ERI). Data yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam kebijakan publik.

Brigjen Wibowo mencontohkan temuan di Jawa Barat, di mana terdapat ketidaksesuaian antara kondisi ekonomi seseorang dengan data kepemilikan kendaraan. Bahkan, ada kasus seorang guru honorer berpenghasilan rendah tercatat memiliki kendaraan mewah.

“Data harus akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal administrasi, tetapi berdampak langsung pada keadilan kebijakan publik,” ujar Brigjen Wibowo.

Ketidaktepatan data tersebut bisa berimbas pada salah sasaran dalam penyaluran bantuan sosial, sehingga integrasi data antarinstansi menjadi sangat krusial.

Dorong Sosialisasi dan Sinergi Nasional

Dalam era keterbukaan informasi, Korlantas juga mengingatkan pentingnya pelayanan yang cepat, responsif, dan bebas hambatan. Keluhan masyarakat kini dengan mudah tersebar melalui media sosial, sehingga kualitas layanan menjadi sorotan publik.

Untuk itu, seluruh pemangku kepentingan—mulai dari Polri, pemerintah daerah, hingga PT Jasa Raharja—diminta memperkuat sinergi dalam menghadirkan layanan Samsat yang terintegrasi dan berpihak pada masyarakat.

Di sisi lain, edukasi publik terkait pentingnya balik nama kendaraan dan penggunaan identitas yang sah juga harus terus digencarkan agar masalah administratif tidak terus berulang.

Rakor ini menegaskan satu hal penting: pelayanan publik harus hadir sebagai solusi, bukan hambatan—terutama bagi masyarakat yang sudah beritikad baik memenuhi kewajiban pajaknya.

(Siaran Pers Korlantas Polri)

Bayar Pajak Kendaraan tak Perlu Ditolak! Samsat Kini Wajib Layani Warga Meski Terkendala KTP

Posting Komentar untuk "Bayar Pajak Kendaraan tak Perlu Ditolak! Samsat Kini Wajib Layani Warga Meski Terkendala KTP"