Bedah Rumah di Perbatasan Digenjot 15 Ribu Unit, Pemerintah Klaim Perkuat Nasionalisme Warga

Pemerintah melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), menargetkan 15.000 unit rumah direnovasi di kawasan perbatasan pada 2026. (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; JAKARTA — Pemerintah pusat mulai mengakselerasi program perbaikan rumah tidak layak huni di kawasan perbatasan. Melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), sebanyak 15.000 unit rumah ditargetkan direnovasi pada 2026.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang juga Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menyebut program ini sebagai langkah konkret menghadirkan negara di wilayah terluar Indonesia. Menurutnya, pembangunan di perbatasan bukan sekadar soal infrastruktur, melainkan juga menyangkut rasa kebangsaan.

“Tujuan utamanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan agar mereka bangga terhadap negara. Jika kesejahteraan meningkat, maka nasionalisme juga akan semakin kuat,” ujar Tito dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/4/2026).

Program yang dijalankan melalui skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini menyasar 40 kabupaten/kota di 17 provinsi. Awalnya, pemerintah hanya menargetkan sekitar 10.000 unit rumah. Namun setelah evaluasi lapangan, jumlah tersebut dinaikkan menjadi 15.000 unit.

Tito melanjutkan, peningkatan kualitas hunian di kawasan perbatasan memiliki dampak strategis. Selain memperbaiki taraf hidup masyarakat, kawasan tersebut juga berfungsi sebagai “buffer zone” atau zona penyangga pertahanan negara dari potensi ancaman luar.

“Perbatasan yang kuat itu bukan hanya militer, tetapi juga masyarakatnya. Kalau mereka sejahtera, itu menjadi benteng pertama negara,” tegas Tito.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah akan menggunakan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Data tersebut memuat informasi detail penerima manfaat secara by name by address.

Selain itu, pemerintah berharap program ini dapat memicu keterlibatan kementerian dan lembaga lain dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sejumlah sektor yang didorong antara lain pembangunan pasar rakyat, dermaga, hingga fasilitas pendidikan.

Menteri PKP, Maruarar Sirait, turut hadir dalam agenda tersebut bersama Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti. Kehadiran lintas kementerian ini menegaskan bahwa pembangunan perbatasan menjadi prioritas bersama.

Tito menyebut program ini sebagai salah satu yang terbesar sejak BNPP berdiri pada 2010. Ia berharap implementasi di lapangan berjalan efektif dan benar-benar dirasakan masyarakat.

“Ini bukan sekadar angka. Yang kita kejar adalah dampak nyata, bagaimana masyarakat perbatasan merasa negara hadir dalam kehidupan mereka,” pungkas Tito.

(Puspen Kemendagri)

Berbagi :