Genjot Ekonomi Daerah, Mendagri Minta APBD Digas Maksimal dan Inflasi Dijaga Ketat

Mendagri Tito Karnavian saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; MEDAN – Pemerintah pusat mendorong daerah lebih agresif mengakselerasi pertumbuhan ekonomi. Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mengoptimalkan pengelolaan APBD, memperkuat perencanaan berbasis data, serta menjaga inflasi tetap terkendali.

Arahan itu disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumut 2027 di Medan, Rabu (22/4/2026). Tito menegaskan, pertumbuhan ekonomi menjadi indikator utama keberhasilan pembangunan daerah.

“Angka pertumbuhan ekonomi ini sangat penting dan harus dipahami seluruh kepala daerah. Banyak komponennya, sehingga perlu berbasis data yang akurat,” ujar Tito.

Pertumbuhan Harus Lebih Tinggi

Menurut Tito, kinerja ekonomi Sumatera Utara saat ini tergolong baik, namun masih berada di bawah rata-rata nasional. Karena itu, diperlukan dorongan lebih kuat agar dampaknya terasa signifikan bagi masyarakat.

Tito menekankan, pertumbuhan yang rendah hanya menghasilkan perubahan terbatas. Sebaliknya, pertumbuhan tinggi akan mempercepat peningkatan kesejahteraan.

Untuk itu, pemerintah daerah diminta memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik secara rinci guna mengidentifikasi persoalan seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah.

APBD Jadi Motor Penggerak

Selain perencanaan, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disebut sebagai instrumen vital dalam mendorong ekonomi. Belanja pemerintah, kata Tito, harus cepat direalisasikan agar uang beredar di masyarakat dan menggerakkan sektor usaha.

“Belanja pemerintah itu stimulus. Kalau tidak dibelanjakan dengan baik, ekonomi tidak bergerak,” tegas Tito.

Di sisi lain, daerah juga diminta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara kreatif tanpa membebani masyarakat. Kemandirian fiskal dinilai penting agar daerah tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer pusat.

Swasta Harus Dihidupkan

Tito juga menyoroti pentingnya peran sektor swasta. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi tidak akan melompat jika dunia usaha tidak berkembang.

“Kalau swasta tidak hidup, jangan berharap daerah bisa maju pesat. Belanja pemerintah tidak cukup untuk menciptakan lompatan ekonomi,” kata Tito.

Karena itu, pemerintah daerah didorong menciptakan iklim investasi yang kondusif dan ramah bagi pelaku usaha.

Inflasi Dijaga, Stabilitas Terjaga

Selain pertumbuhan, Mendagri mengingatkan pentingnya pengendalian inflasi. Stabilitas harga dinilai krusial untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah.

Pemerintah daerah diminta aktif memantau harga kebutuhan pokok serta memastikan pasokan tetap tersedia di pasar.

“Kalau bicara biaya hidup, kuncinya adalah menjaga stabilitas harga. Itu berarti kita harus mengendalikan inflasi,” ujar Tito.

Langkah terpadu antara optimalisasi APBD, penguatan data, dan pengendalian inflasi diharapkan mampu mendorong ekonomi daerah tumbuh lebih cepat dan merata.

(Puspen Kemendagri)

Berbagi :