Ibadah haji di Tanah Suci. (Foto Ilustrasi: Pixabay)
Editor: Zaky AH
GEBRAK.ID; JAKARTA – Kenaikan harga avtur global berdampak langsung pada biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) 2026. Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) Mochamad Irfan Yusuf mengungkapkan, lonjakan harga bahan bakar pesawat menjadi faktor utama meningkatnya komponen biaya penerbangan jamaah haji tahun ini.
Hal itu disampaikan Irfan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI di Jakarta, Rabu (8/4/2026). Menurutnya, tekanan global membuat pengelolaan haji 2026 semakin kompleks.
“Kondisi ini menegaskan bahwa penyelenggaraan haji berada dalam tekanan faktor global. Diperlukan efisiensi, koordinasi, dan mitigasi agar keberlanjutan pembiayaan tetap terjaga,” ujar Irfan.
Pada penetapan awal BPIH 2026, rata-rata biaya penerbangan per jamaah berada di kisaran Rp33,5 juta. Namun dinamika internasional, seperti kenaikan harga avtur, peningkatan premi asuransi risiko perang (war risk insurance), serta pelemahan nilai tukar rupiah, mendorong lonjakan signifikan.
Tak hanya itu, situasi geopolitik di sejumlah kawasan juga berpotensi memaksa maskapai melakukan pengalihan rute penerbangan untuk menghindari wilayah udara konflik. Jika skenario rerouting dilakukan, waktu tempuh diperkirakan bertambah hingga empat jam dengan tambahan konsumsi avtur mencapai 11.000 ton.
Maskapai Garuda Indonesia, kata Irfan, mengusulkan tambahan biaya sekitar Rp7,9 juta per jamaah. Sementara Saudi Airlines mengajukan kenaikan sebesar 480 dolar AS per orang dengan asumsi harga avtur menyentuh 137,4 sen dolar AS per liter.
“Dalam skenario tanpa perubahan rute saja, biaya penerbangan rata-rata bisa naik menjadi Rp46,9 juta atau meningkat hampir 40 persen. Jika ada perubahan rute, bisa mencapai Rp50,8 juta atau naik lebih dari 51 persen,” jelas Irfan.
Dalam kontrak kerja sama antara Kementerian Haji dan Umrah dengan maskapai, terdapat klausul force majeure yang memungkinkan penyesuaian biaya melalui musyawarah apabila terjadi kondisi luar biasa. Namun hingga kini belum ada pernyataan resmi terkait status tersebut dari otoritas Indonesia maupun Arab Saudi.
Menanggapi potensi tambahan beban biaya, Irfan menyebut pemerintah telah menggelar rapat terbatas bersama Presiden RI Prabowo Subianto. Hasilnya, Presiden meminta agar kenaikan biaya tidak dibebankan kepada jamaah.
“Presiden berharap, apapun kenaikan yang terjadi, jangan sampai dibebankan kepada jamaah haji kita,” tegas Irfan.
Arahan itu, lanjut Irfan, menjadi komitmen pemerintah yang kini tengah dihitung secara cermat oleh tim lintas kementerian untuk memastikan keberlanjutan pembiayaan tanpa memberatkan calon jamaah.
Sejumlah pengamat transportasi udara sebelumnya juga mencatat bahwa fluktuasi harga avtur sangat sensitif terhadap dinamika harga minyak dunia dan ketegangan geopolitik global. Karena itu, pengelolaan biaya haji tahun ini dinilai membutuhkan strategi fiskal dan negosiasi yang lebih adaptif.
(Berbagai Sumber)
Posting Komentar untuk "Harga Avtur Melonjak, Biaya Haji 2026 Tertekan: Presiden Prabowo Minta tak Dibebankan ke Jamaah"