Jangan Abaikan! Ini Sanksi Jika tidak Lapor SPT Tahunan Pajak 2026, Denda hingga Ancaman Pidana

Ilustrasi kartu NPWP. (Gebrak.id/Foto: AI)

Editor: Dinar Kencana

GEBRAK.ID; JAKARTA-- Kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak masih sering dianggap sepele oleh sebagian masyarakat. Padahal, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menetapkan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak melaporkan atau terlambat menyampaikan SPT sesuai ketentuan.

Mengacu pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), pelaporan SPT Tahunan merupakan kewajiban administratif yang harus dipenuhi oleh setiap wajib pajak, baik individu maupun badan usaha. Kegagalan memenuhi kewajiban ini dapat berujung pada sanksi administratif hingga pidana.

Batas Waktu Lapor SPT 2026

Untuk tahun pajak 2025 yang dilaporkan pada 2026, DJP menetapkan batas waktu pelaporan sebagai berikut:

Wajib Pajak Orang Pribadi: paling lambat 31 Maret 2026

Wajib Pajak Badan: paling lambat 30 April 2026

Namun, pemerintah sempat memberikan relaksasi khusus. Wajib pajak orang pribadi yang melaporkan SPT hingga 30 April 2026 tidak dikenakan sanksi denda administratif dalam periode tertentu tersebut.

Meski demikian, kebijakan ini bersifat sementara dan tidak berlaku permanen.

Denda jika tidak atau Terlambat Lapor SPT

Dalam kondisi normal, wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda. Besarannya telah diatur secara jelas dalam UU KUP, yaitu:

• Rp100.000 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi

• Rp1.000.000 untuk Wajib Pajak Badan

Denda ini akan ditagihkan melalui Surat Tagihan Pajak (STP) yang diterbitkan oleh DJP. Selain itu, wajib pajak juga bisa menerima surat teguran sebagai bentuk peringatan resmi dari otoritas pajak.

Sanksi Tambahan Jika Ada Pajak Kurang Bayar

Jika dalam SPT terdapat status kurang bayar dan wajib pajak tidak segera melunasinya, maka akan dikenakan sanksi tambahan berupa bunga. Besaran bunga ini dihitung berdasarkan tarif yang ditetapkan pemerintah dan dikenakan per bulan keterlambatan.

Hal ini membuat beban yang harus dibayar menjadi lebih besar dibandingkan jika kewajiban dipenuhi tepat waktu.

Risiko Sanksi Pidana

Tidak hanya sanksi administratif, wajib pajak juga bisa dikenai sanksi pidana dalam kondisi tertentu. Berdasarkan ketentuan UU KUP:

Jika tidak melaporkan SPT karena kelalaian, dapat dikenai pidana kurungan 3 bulan hingga 1 tahun atau denda 1–2 kali pajak terutang

Jika terbukti sengaja tidak melaporkan atau memalsukan data, ancamannya lebih berat, yakni pidana penjara 6 bulan hingga 6 tahun serta denda 2–4 kali pajak terutang

Sanksi pidana ini umumnya diterapkan setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian oleh otoritas pajak.

Kepatuhan Pajak Masih Jadi Sorotan

Data terbaru menunjukkan bahwa hingga 29 April 2026, jumlah pelaporan SPT Tahunan telah mencapai lebih dari 12,6 juta wajib pajak. Angka ini menunjukkan peningkatan kepatuhan, namun masih ada sebagian wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya.

DJP terus mengingatkan masyarakat untuk tidak menunda pelaporan, karena selain menghindari sanksi, kepatuhan pajak juga menjadi kontribusi penting dalam pembangunan negara.

Imbauan DJP: Jangan Tunggu Deadline

Otoritas pajak secara rutin mengimbau masyarakat agar melaporkan SPT lebih awal. Selain menghindari denda, langkah ini juga mencegah kendala teknis seperti lonjakan akses pada sistem pelaporan online.

“Pelaporan SPT bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk partisipasi warga negara dalam mendukung pembiayaan pembangunan,” demikian imbauan DJP dalam berbagai sosialisasi resmi.

Tidak melaporkan SPT Tahunan bukanlah pelanggaran ringan. Selain denda administratif mulai dari Rp100 ribu hingga Rp1 juta, wajib pajak juga berpotensi dikenai bunga tambahan hingga sanksi pidana jika terbukti lalai atau sengaja menghindari kewajiban.

Dengan berbagai konsekuensi tersebut, masyarakat diharapkan lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap tahunnya. Melaporkan SPT tepat waktu bukan hanya menghindarkan dari sanksi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab sebagai warga negara.

(berbagai sumber)