Pernyataan Disorot, Menteri PPPA Arifah Fauzi Minta Maaf: Keselamatan Korban Jadi Prioritas Utama

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi. (Foto: Humas KemenPPPA)

Editor: Zaky AH

GEBRAK.ID; JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi, akhirnya menyampaikan permohonan maaf kepada publik menyusul pernyataannya yang menuai kritik pascainsiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur, Jawa Barat. Permintaan maaf tersebut disampaikan sebagai bentuk empati kepada korban dan keluarga yang terdampak tragedi tersebut.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (29/4/2026), Arifah mengakui bahwa pernyataannya sebelumnya kurang tepat dan berpotensi menimbulkan ketidaknyamanan di tengah suasana duka.

“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada para korban dan keluarga korban yang merasa tersakiti atau tidak nyaman atas pernyataan tersebut,” ujar Arifah.

Arifah menegaskan bahwa keselamatan masyarakat tetap menjadi prioritas utama pemerintah, tanpa memandang latar belakang apa pun. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah memastikan seluruh korban mendapatkan penanganan terbaik, baik yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka.

“Prioritas utama pemerintah adalah penanganan korban secara maksimal, serta memastikan mereka mendapatkan haknya,” kata Arifah.

Lebih lanjut, Arifah menekankan bahwa pernyataannya sebelumnya sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengabaikan keselamatan penumpang lain. Ia menyadari bahwa dalam situasi krisis seperti ini, sensitivitas publik menjadi sangat tinggi, sehingga setiap pernyataan harus disampaikan dengan penuh kehati-hatian.

“Saya memahami bahwa dalam situasi duka seperti ini, yang utama adalah empati, keselamatan, dan perhatian kepada seluruh korban serta keluarga yang terdampak,” lanjut Arifah.

Dalam konteks penanganan pascakecelakaan, Arifah menyebut pemerintah telah bergerak cepat dengan melibatkan berbagai pihak terkait guna memastikan proses evakuasi, perawatan korban, hingga pendataan berjalan optimal. Ia juga memastikan bahwa penanganan dilakukan secara adil dan menyeluruh.

Peran Kementerian PPPA, lanjut Arifah, difokuskan pada perlindungan kelompok rentan, terutama perempuan dan anak-anak yang terdampak langsung dalam peristiwa tersebut. Termasuk di dalamnya adalah pemberian pendampingan psikologis bagi korban yang mengalami trauma.

“Kami sangat berduka atas jatuhnya korban jiwa. Kementerian PPPA berkomitmen memberikan pendampingan psikologis, perlindungan, serta dukungan yang diperlukan, khususnya bagi anak-anak dan keluarga korban,” jelas Arifah.

Selain itu, Arifah juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak terjebak dalam polemik pernyataan, melainkan bersama-sama memusatkan perhatian pada proses pemulihan korban serta evaluasi sistem keselamatan transportasi publik ke depan.

Menurut Arifah, tragedi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat sistem keselamatan, sehingga kejadian serupa tidak terulang di masa mendatang. “Kita perlu menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran bersama untuk memperbaiki sistem keselamatan transportasi publik,” tegasnya.

Insiden kecelakaan kereta api di Bekasi Timur sendiri telah menimbulkan korban belasan jiwa dan puluhan luka-luka, serta memicu perhatian luas dari berbagai kalangan. Respons cepat pemerintah dan empati terhadap korban menjadi sorotan utama publik dalam beberapa hari terakhir.

Dengan permintaan maaf ini, pemerintah berharap kepercayaan publik tetap terjaga, sekaligus memastikan bahwa fokus utama tetap pada penanganan korban dan perbaikan sistem transportasi nasional.

(Sumber: Humas KemenPPPA)