Editor: M Zuhro AH
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (tengah). (Foto: Kementan RI)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Klaim pemerintah soal keberhasilan swasembada pangan kembali menuai sorotan. Meski disebut hanya mengandalkan impor sekitar 5 persen dari total kebutuhan, faktanya Indonesia masih bergantung pada jutaan ton pangan dari luar negeri.
Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, yang menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pangan berdasarkan standar internasional.
“Definisi swasembada pangan yang kita sepakati adalah impor maksimal 10 persen. Saat ini kita hanya sekitar 5 persen,” ujar Andi di Jakarta, Sabtu (25/4/2026).
Namun, jika ditelisik lebih jauh, angka tersebut menyisakan sejumlah catatan penting. Dari total produksi sekitar 73 juta ton untuk 11 komoditas strategis, Indonesia masih mengimpor sekitar 3,5 juta ton pangan.
Jumlah impor tersebut bukan angka kecil. Bahkan, sebagian besar masih didominasi komoditas krusial yang menyentuh kebutuhan sehari-hari masyarakat.
Data yang dipaparkan pemerintah menunjukkan impor terbesar berasal dari kedelai yang mencapai 2,6 juta ton, disusul bawang putih sebesar 600 ribu ton, serta daging ruminansia sekitar 350 ribu ton.
Ketergantungan pada tiga komoditas ini justru menimbulkan pertanyaan: apakah layak Indonesia menyebut diri swasembada jika bahan pangan penting masih didominasi pasokan luar negeri?
Secara persentase, pemerintah memang mengacu pada standar Food and Agriculture Organization (FAO) yang menetapkan batas maksimal impor 10 persen sebagai indikator swasembada. Namun pendekatan ini dinilai terlalu normatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Apalagi, kebutuhan konsumsi nasional untuk 11 komoditas pangan mencapai sekitar 68,7 juta ton per tahun. Dengan angka impor yang masih menyentuh jutaan ton, ketahanan pangan dinilai belum sepenuhnya kokoh.
Sejumlah pengamat menilai, penggunaan indikator persentase semata berpotensi menyesatkan persepsi publik. Sebab, dalam praktiknya, ketergantungan terhadap impor pada komoditas strategis bisa berdampak langsung pada stabilitas harga dan pasokan dalam negeri.
Selain itu, faktor fluktuasi global, nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok internasional juga menjadi risiko yang tak bisa diabaikan jika impor masih menjadi penopang.
Di sisi lain, klaim swasembada juga kerap dikaitkan dengan narasi politik, terutama dalam konteks pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto yang tengah mendorong penguatan sektor pangan nasional.
Meski demikian, tantangan di sektor hulu seperti produktivitas petani, distribusi, hingga infrastruktur pertanian masih menjadi pekerjaan rumah besar yang belum sepenuhnya terselesaikan.
Dengan kondisi tersebut, klaim swasembada pangan tampaknya masih perlu diuji secara lebih komprehensif, tidak hanya berdasarkan angka persentase impor, tetapi juga pada kemandirian produksi komoditas kunci dan ketahanan sistem pangan secara menyeluruh.
(Berbagai Sumber)
Artikel Terkait: Menko Pangan Zulkifli Hasan: Tahun Depan tidak Ada Impor Pangan
Posting Komentar untuk "Klaim Swasembada Pangan Dipertanyakan, Impor Masih Tembus Jutaan Ton"