Mendagri Tito Genjot Renovasi 15.000 Rumah di Perbatasan, BNPP Diminta Kerja ‘Pakai Hati’

Redaksi gebrak.id Selasa, April 14, 2026 Posting Komentar

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), membahas kesiapan pelaksanaan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/4/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Muhammad Tito Karnavian menegaskan percepatan program perumahan di wilayah perbatasan sebagai langkah strategis memperkuat kesejahteraan sekaligus nasionalisme warga. Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito membahas kesiapan pelaksanaan renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bersama jajaran BNPP di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (14/4/2026).

Program tersebut merupakan inisiatif Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) yang tahun ini meningkatkan target renovasi RTLH di kawasan perbatasan dari 10.000 menjadi 15.000 unit.

“Ini sudah dinaikkan menjadi 15.000. Tugas BNPP, tangkap betul program ini. Kerjakan dengan hati,” ujar Tito dalam arahannya.

Menurut Tito, pembangunan rumah layak huni bukan sekadar proyek fisik, melainkan investasi sosial dan geopolitik. Warga perbatasan adalah garda terdepan penjaga kedaulatan. Ketika kesejahteraan meningkat, rasa memiliki terhadap negara pun akan semakin kuat.

“Nasionalisme mereka akan tumbuh. Itu menjadi buffer zone untuk pertahanan,” tegas Tito.

Pemetaan dan Data Tunggal Jadi Kunci

Tito meminta BNPP segera memetakan wilayah prioritas serta menghitung kebutuhan riil di tiap kawasan perbatasan. Untuk memastikan ketepatan sasaran, ia mendorong koordinasi intensif dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

BPS, kata Tito, telah memiliki basis data detail melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Data tersebut memuat kondisi sosial-ekonomi masyarakat, termasuk kategori rumah tidak layak huni, sehingga intervensi pemerintah dapat lebih presisi.

Langkah ini sejalan dengan agenda pemerintah memperkuat pembangunan dari pinggiran, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Wilayah perbatasan kerap menghadapi tantangan infrastruktur, akses layanan dasar, hingga kesenjangan ekonomi dibanding daerah perkotaan.

Dampak Ekonomi dan Strategis

Program renovasi 15.000 RTLH berpotensi memberi efek ganda: meningkatkan kualitas hidup warga sekaligus menggairahkan ekonomi lokal melalui penyerapan tenaga kerja konstruksi dan perputaran bahan bangunan.

Selain itu, perbaikan hunian di wilayah perbatasan memiliki dimensi strategis. Infrastruktur dasar yang memadai diyakini memperkuat stabilitas sosial dan mempertegas kehadiran negara di kawasan yang berbatasan langsung dengan negara lain.

Dengan sinergi lintas kementerian dan dukungan data akurat, program ini diharapkan tidak sekadar menjadi proyek tahunan, melainkan fondasi jangka panjang bagi ketahanan nasional dari beranda terluar Indonesia.

(Puspen Kemendagri)