Mendagri Tito Karnavian Ingatkan Kepala Daerah: Korupsi dan Pemborosan Ancam Kepercayaan Publik

Mendagri Tito Karnavian dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). (Foto: Puspen Kemendagri)

Editor: Sulistio

GEBRAK.ID; BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya integritas dan efisiensi dalam pengelolaan pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa praktik korupsi serta pemborosan anggaran tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Peringatan tersebut disampaikan Tito dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Banda Aceh, Senin (20/4/2026). Ia menekankan dua persoalan utama yang harus dihindari kepala daerah, yakni korupsi dan inefisiensi anggaran.

“Mohon kepada teman-teman kepala daerah, jaga betul integritas. Yang paling sering menjadi sorotan itu korupsi dan inefisiensi atau pemborosan anggaran,” kata Tito.

Persepsi Publik Sangat Dipengaruhi Media

Tito menjelaskan bahwa saat ini persepsi masyarakat terhadap pemerintah sangat cepat terbentuk melalui pemberitaan media, terutama ketika terjadi kasus hukum seperti operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Tito, satu kasus negatif yang mencuat ke publik dapat berdampak luas, bahkan menyeret citra pemerintah daerah secara keseluruhan.

“Kalau ada satu kasus saja yang viral, dampaknya bisa meluas. Padahal ada ratusan kepala daerah yang bekerja dengan baik dan penuh inovasi,” ujar Tito.

Dampak Langsung ke Kepercayaan dan Anggaran Daerah

Lebih lanjut, Mendagri menyoroti bahwa reputasi pemerintah daerah memiliki pengaruh langsung terhadap hubungan dengan pemerintah pusat, termasuk dalam hal penganggaran.

Tito menyebut tingkat kepercayaan menjadi faktor penting dalam pengalokasian dana transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), hingga Dana Bagi Hasil (DBH).

“Kepercayaan itu penting. Kalau kepercayaan terjaga, hubungan pusat dan daerah juga akan berjalan lebih baik, termasuk dalam pengelolaan anggaran,” jelas Tito.

Dorong Kepala Daerah Bangun Citra Positif

Meski mengingatkan soal risiko korupsi, Tito juga memberikan apresiasi kepada banyak kepala daerah yang telah bekerja baik dan menghadirkan inovasi di daerah masing-masing.

Namun ia menyayangkan bahwa capaian positif tersebut kerap tertutupi oleh pemberitaan negatif yang lebih cepat viral di ruang publik.

“Sering kali ratusan ribu ASN dan kepala daerah bekerja baik, tapi hanya satu kesalahan yang viral bisa membentuk persepsi buruk,” kata Tito.

Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk lebih aktif membangun narasi positif melalui publikasi kinerja, inovasi, dan capaian pembangunan.

Transparansi dan Pencegahan Korupsi Harus Berjalan Seiring

Selain memperkuat citra positif, Mendagri juga menekankan pentingnya transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, upaya pencegahan korupsi harus diiringi dengan keterbukaan informasi publik.

“Nah, ini soal persepsi. Di samping kita memperbaiki tata kelola, kita juga harus hati-hati terhadap praktik koruptif,” ujar Tito.

Tito menegaskan bahwa tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

Komitmen Perkuat Integritas Pemerintahan Daerah

Pernyataan Mendagri ini sekaligus menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian fisik, tetapi juga dari integritas penyelenggara pemerintahan.

Pemerintah pusat, kata Tito, akan terus mendorong penguatan tata kelola dan pengawasan agar setiap anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran demi kepentingan masyarakat.

(Puspen Kemendagri)

Berbagi :