Editor: Endro Yuwanto
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco. (Foto: Tangkapan layar Youtube)
GEBRAK.ID; JAKARTA – Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) meluruskan isu yang berkembang terkait rencana penutupan sejumlah program studi (prodi) di perguruan tinggi. Pemerintah menegaskan, langkah tersebut bukan kebijakan utama, melainkan opsi terakhir setelah melalui evaluasi menyeluruh.
Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco, menyatakan bahwa penataan prodi akan dilakukan secara hati-hati dan berbasis kajian komprehensif.
“Penutupan program studi bukanlah pilihan utama. Itu hanya menjadi opsi terakhir jika berbagai upaya pembinaan tidak lagi efektif,” ujar Badri dalam keterangan tertulis, Senin (27/4/2026).
Menurut Badri, pemerintah saat ini tengah menyiapkan langkah penataan prodi secara terukur. Evaluasi tidak hanya melihat jumlah peminat atau serapan kerja, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pembelajaran, kapasitas dosen, keberlanjutan akademik, hingga kontribusi keilmuan terhadap kebutuhan nasional.
Jika suatu prodi dinilai tidak lagi memenuhi standar mutu dan sulit dikembangkan, barulah opsi penutupan dipertimbangkan.
Badri menekankan, kebijakan ini merupakan bagian dari transformasi pendidikan tinggi agar lebih adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan jati diri akademik. “Perguruan tinggi tetap memiliki mandat besar dalam membangun ilmu pengetahuan, karakter, dan peradaban bangsa,” katanya.
Badri juga menegaskan bahwa pendidikan tinggi tidak boleh dipersempit hanya sebagai pencetak tenaga kerja. Fungsi kampus lebih luas, yakni sebagai pusat inovasi, kebudayaan, serta solusi bagi berbagai persoalan masyarakat.
Dalam proses transformasi ini, Kemdiktisaintek menyiapkan sejumlah strategi, mulai dari penguatan kurikulum berbasis kompetensi, pembelajaran berbasis proyek, hingga pengembangan program lintas disiplin. Skema major-minor juga tengah dipertimbangkan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa.
Selain itu, kolaborasi riset antara kampus, industri, dan pemerintah akan diperkuat agar lulusan tidak hanya siap bekerja, tetapi juga mampu menciptakan lapangan pekerjaan.
“Yang kita dorong adalah ekosistem yang sehat antara perguruan tinggi, industri, pemerintah, dan masyarakat,” ujar Badri.
Penataan prodi ini juga dikaitkan dengan upaya memaksimalkan bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Pemerintah berharap, melalui kebijakan yang tepat, lulusan perguruan tinggi dapat menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi berbasis inovasi.
Meski demikian, Kemdiktisaintek memastikan bahwa bidang keilmuan dasar, ilmu sosial, humaniora, dan pendidikan tetap memiliki peran penting dan tidak akan diabaikan.
Dengan pendekatan ini, pemerintah ingin memastikan pendidikan tinggi Indonesia tetap relevan, berkualitas, dan mampu menjawab tantangan masa depan tanpa kehilangan nilai-nilai fundamentalnya.
(Sumber: Kemdiktiksaintek)
Artikel Terkait: Program Studi tak Relevan Bakal Ditutup, Pemerintah Dorong Kampus Ikuti Kebutuhan Industri
Posting Komentar untuk "Ramai Isu Penutupan Prodi, Kemdiktisaintek Tegaskan: Itu Opsi Terakhir, Bukan Prioritas"