Editor: M Zuhro AH
Kepala BGN, Dadan Hindayana. (Foto: Seskab RI)
GEBRAK.ID; JAKARTA — Kebijakan pengadaan puluhan ribu motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menuai sorotan tajam. Di tengah narasi efisiensi anggaran pemerintah, keputusan tersebut dinilai menimbulkan pertanyaan besar soal prioritas belanja negara.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyatakan bahwa pengadaan 21.801 unit motor listrik telah melalui mekanisme resmi dan bahkan sudah tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Ia menegaskan, anggaran tersebut sempat diblokir sebelum akhirnya dibuka pada Oktober 2025.
“Saya perlu klarifikasi, anggaran pengadaan motor roda dua itu memang ada di APBN dan sudah sesuai prosedur,” ujar Dadan, Jumat (24/4/2026).
Namun, penjelasan tersebut belum sepenuhnya meredam kritik publik. Pasalnya, kebijakan ini muncul di saat pemerintah tengah mendorong penghematan anggaran di berbagai sektor, termasuk belanja kementerian dan lembaga.
Pernyataan Berbeda dari Kementerian Keuangan
Di sisi lain, Kementerian Keuangan memberikan penegasan yang cenderung berbeda. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa tidak ada pengadaan motor listrik baru pada tahun anggaran 2026.
Menurut Purbaya, pengadaan yang ramai diperbincangkan saat ini merupakan kelanjutan dari anggaran tahun sebelumnya yang sudah telanjur berjalan.
“Yang kemarin itu memang anggaran tahun lalu. Untuk tahun ini tidak ada pembelian baru,” kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Pernyataan ini justru memunculkan kesan adanya ketidaksinkronan komunikasi antar \lembaga pemerintah, yang semakin memperbesar ruang kritik dari masyarakat.
Artikel Terkait: Di Tengah Sorotan Publik, Menkeu Purbaya Pastikan tak Ada Lagi Pembelian Motor Listrik untuk Program MBG 2026
Dinilai tidak Sensitif Terhadap Kondisi Publik
Sejumlah pengamat menilai pengadaan kendaraan operasional dalam jumlah besar, meski berbasis energi listrik, tetap perlu mempertimbangkan kondisi fiskal dan sensitivitas publik. Terlebih, program tersebut dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang seharusnya lebih berfokus pada substansi pemenuhan gizi masyarakat.
Di tengah tekanan ekonomi dan tuntutan efisiensi, kebijakan seperti ini berisiko dianggap tidak tepat sasaran.
Transparansi dan Akuntabilitas Dipertanyakan
Isu ini juga menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Publik menuntut penjelasan yang lebih terbuka terkait urgensi pengadaan, mekanisme distribusi, hingga dampaknya terhadap efektivitas program.
Tanpa penjelasan yang komprehensif, kebijakan ini berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.
Polemik pengadaan motor listrik ini menjadi pengingat bahwa setiap kebijakan anggaran, sekecil apa pun, harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah.
(Berbagai Sumber)
Posting Komentar untuk "Sorotan Pengadaan Motor Listrik BGN di Tengah Efisiensi Anggaran, Publik Pertanyakan Prioritas"