Bantah Intimidasi, KSP: Jangan Ada Kesan Pemerintahan Prabowo Anti-Kritik, Itu Dibuat-buat!

Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di pelataran Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (13/5/2026). (Foto: Dok. Pribadi)

Editor: A Rayyan K

GEBRAK.ID; JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman secara tegas menepis narasi yang menyebut adanya intimidasi sistematis dari pemerintah terhadap kelompok masyarakat sipil yang vokal. Menjawab hasil survei yang mencatat kekhawatiran publik, Dudung meminta semua pihak tidak "memelintir" sikap Presiden RI Prabowo Subianto yang dinilai sangat terbuka terhadap masukan.

Pernyataan ini disampaikan Dudung di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/5/2026), merespons maraknya persepsi bahwa ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat sedang menyempit.

"Jangan kemudian seakan-akan ada intimidasi. Kalau ada intimidasi berarti juga mengeklaim bahwa pemerintah ini tidak mau dikoreksi. Janganlah dibuat-buat seperti itu," ujar Dudung dengan nada tegas.

Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat ini menegaskan, watak kepemimpinan Prabowo justru sangat terbuka. Ia menolak anggapan bahwa pemerintah anti-kritik.

"Bapak Presiden mau setiap saat minta masukan. Beliau menyampaikan: Kita harus berani bicara, kita harus berani berpendapat, tetapi kita harus berani mendengarkan pendapat orang lain," jelas Dudung mengutip langsung sikap Presiden RI.

Analogi "Kancing Baju"

Isu mengenai sikap pemerintah terhadap kritik ini memang menjadi sorotan tajam. Dudung memahami adanya kekhawatiran publik, namun ia mengajak masyarakat untuk lebih jernih melihat fakta bahwa arus informasi di internal Istana sangat cair.

Di tengah polemik ini, Presiden Prabowo sendiri beberapa kali melontarkan analogi yang cukup membumi soal kritik. Dalam sebuah kesempatan, Prabowo menganalogikan dirinya dengan seorang pejabat yang bisa luput soal hal kecil.

"Contoh paling sederhana, kadang-kadang kita lupa ada kancing yang tidak terpasang. Kemudian, anak buah kita lari: Pak, seragam Bapak, Pak. Bapak kancingnya... Lho, ini anak buah kok berani koreksi. Tetapi, dia koreksi untuk mengamankan saya," ujar Presiden dalam pidatonya awal tahun ini.

Prabowo mengaku, meski kadang merasa risih atau "dongkol" dengan sikap cerewet ajudannya, ia sadar bahwa koreksi adalah bentuk penyelamatan. "Bayangkan Presiden muncul kancingnya tidak lengkap. Berapa kali saya diselamatkan," lanjutnya. Filosofi ini sejalan dengan sikapnya yang mengaku bersyukur ketika dikritik, karena ia merasa "diamankan" .

Jangan Dipecah Belah

Dudung melanjutkan, dalam dinamika politik yang riuh, ia mengimbau agar publik tak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang sengaja dirancang untuk memecah belah. Di titik ini, ia menyitir kebijaksanaan mendiang Presiden ke-4, KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

"Gus Dur pernah menyampaikan bahwa sebenar apa pun yang kamu lakukan, sebaik apa pun yang kamu kerjakan, pasti ada kebencian orang lain," ujar Dudung.

Pernyataan ini menjadi refleksi bahwa dalam setiap kebijakan negara, selalu ada pihak yang kontra. Namun, pemerintah mengklaim tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan untuk membungkam perbedaan pendapat tersebut.

Konteks Persepsi Publik

Pernyataan KSP ini mengemuka tidak lama setelah publik diramaikan dengan hasil survei yang mengukur tingkat ketakutan warga dalam berbicara politik. Meski di satu sisi data menunjukkan tingkat kepuasan terhadap demokrasi cukup tinggi (73,9 persen menilai Indonesia demokratis), di sisi lain masih ada pekerjaan rumah terkait rasa aman.

Survei terbaru LSI pada April 2026 lalu menunjukkan 53 persen responden menilai masyarakat "selalu" atau "sering" takut berbicara tentang masalah politik. Angka ini menjadi alarm bahwa klaim keterbukaan pemerintah perlu terus diuji dengan implementasi di lapangan.

Pemerintah melalui KSP menegaskan, ketakutan itu tidak berdasar karena Presiden RI tidak alergi terhadap kritik. "Jangan kemudian dipelintir seakan-akan Presiden tidak mau menerima masukan," tegas Dudung.

(Sumber: Setneg RI)